Karyawan Damri Tuntut Jaminan Hari Tua

Foto : Sayangi.com/Yan Z

Jakarta, Sayangi.com – Gerakan Karyawan Perum Damri (GKPD) sebanyak 200 orang melakukan aksi damai di depan Gedung Dharma Wanita Persatuan Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Dari pantauan Sayangi.com, para aksi demontran ini terdiri dari berbagai wilayah perwakilan Perum Damri, antara lain Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, dan beberapa kota lainnya. Mereka membuat tenda di depan gedung Dharma Wanita Persatuan Kementerian BUMN dan beberapa spanduk bertuliskan tuntutan dipasang di pagar-pagar gedung DWPK BUMN.

Peserta aksi mendesak Presiden RI dan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Perum Damri terkait pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi di Perum Damri, antara lain tidak adanya transparansi jaminan tua, hak pensiunan, upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) serta adanya dugaan panggaran penjualan tanah yang merupakan asset Perum Damri yang sudah dilaporkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Direksi Perum Damri ini ngotot untuk tidak memberikan hak-hak Pegawai, padahal sudah ada kesepakatan antara pegawai dengan Direksi Perum Damri pada tanggal 17 Juni 2009 lalu, tapi hal itu tidak dilaksanakannya. Jadi kami meminta kepada Presiden dan Menteri BUMN untuk segera mendesak Direksi Perum Damri untuk segera membayar seluruh hak-hak karyawan yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” kata Koordinator Gerakan Perum Damri Perwakilan Surabaya Aminarko kepada Sayangi.com, Jumat (13/9).

Menurut Aminarko, saat ini kondisi Pegawai Perum Damri sangat memperihatinkan. Sebagian besar diantara mereka, ungkap Narko, menerima gaji di bawah Upah Menimun Provinsi, sehingga dengan terpaksa karyawan Perum Damri sebanyak 200 orang itu harus mengadu langsung ke Presiden RI dan ke Menteri BUMN.

Oleh karenanya GKPD yang didukung juga oleh Geber BUMN dan LBH Jakarta, mendesak Presiden RI memerintahkan Meneg BUMN untuk serius menuntaskan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Perum Damri.

Peserta aksi juga mendesak Meneg BUMN memerintahkan Direksi Perum Damri untuk melaksanakan kesepakatan yang ditandatangani 17 Juni 2009, dan melakukan pengusutan terhadap penggelapan iuran jaminan hari tua, penjualan tanah, melakukan pemecatan terhadap Direksi Perum Damri yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ketenagakerjaan

Mereka juga mendesak kepada pengawas ketenagakerjaan dan kepolisian untuk menindak tegas direksi Perum Damri yang telah menyengsarakannya. (MARD).

Berita Terkait

BAGIKAN