Perseteruan Yudi Vs Bupati Berujung Perkara

Foto : cianjurkab.go.id

Cianjur, Sayangi.com – Di Cianjur siapa yang tidak kenal Yudi Junaidi? “Dia pendiri LBH Cianjur yang kantornya menjadi sarang aktivis gerakan melawan Soeharto,” ungkap Satya Dharma Pelawi, aktivis 78 yang lama mengenal lelaki kurus tinggi itu, kepada Sayangi.com

“Benar, tidak terhitung lagi, berapa kasus pertanahan, penggusuran dan lainnya dengan korban Rakyat kecil yang dia bela. Saya sangat mengenalnya,” timpal Bambang Suryadi yang lebih dikenal dipanggil Beathor, seorang aktivis Pijar yang mengaku setiap ke Bandung mampir ke kantornya.

Setya Dharma dan Beathor bersaksi, Saef Lukman Al Hallaj, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cianjur termasuk politisi yang pernah dibesarkannya. Sayang, HP Saef yang dimiliki Sayangi.com tidak aktif lagi.

Atas perjuangannya itu, suatu saat Yudi yang selama karir pengacaranya tidak pernah keluar dari Cianjur itu diangkat menjadi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.

Namun dalam perjalanannya, terjadi silang sengketa antara Yudi dan Bupati Cianjur Tjetjep Muhtar Soleh. Yudi pun menyimpulkan, kasus yang menjeratnya itu terkait dengan perseteruannya dengan Bupati Tjetjep.

“Dia tidak senang ketika saya, melalui LBH Cianjur yang saya gagas, meminta mengusut tuntas kasus korupsi Mamin Gate. Selain itu, saya menilai dakwaan jaksa juga menyesatkan. Pencatatan operasional dirut ialah bagian pencatatan. Bukan saya sebagai dirut yang melakukan pencatatan,” ungkap Yudi saat membacakan eksepsi dalam sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. LLRE Martadinata, Selasa (30/7) lalu.

Kini persidangan sudah memasuki tahap pembuktian. “Berdasarkan pemeriksaan ke-6 orang saksi yang dihadirkan ke persidangan yang dipimpin hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Bandung Nur Halim, SH, dapat disimpulkan Yudi tidak bersalah,” ungkap Setya Dharma yang mengakui mengikuti persidangan koleganya yang sesama aktivis gerakan.

Ke-enam saki yang dihadirkan meliputi, Selasa (27/8) menghadirkan Panca Tejakusuma, Yayat, Endang Jeje dan Eries Krismanu yang kesemuanya karyawan PDAM, dan Senin (2/9) yang menghadirkan Mantan Kabag Keuangan dan PLH Dirut PDAM Nurul Komariah dan anggota Dewan Pengawas Atang Tahyat.

Dalam keterangannya ke-enam saksi itu menyatakan, pertama, semua Dirut PDAM sebelum Yudi, meliputi Akik Darul Tahkik dan Dirut sesudahnya, Nurul Komariah, sudah menggunakan dana operasional.

Kedua, penggunaan dana operasional oleh Dirut melalui mekanisme akutansi PDAM dan sudah diverifikasi oleh bagian keuangan.

Ketiga,menurut saksi,dana operasional dirut mengacu pada Kepmen Otda no.8 th 2000.Dana operasional 2008-2010 yang dipermasalahkan Jaksa PU Herdin SH sebenarnya penggunaan sudah dilaporkan setiap tahun kepada Bupati Tjetjep oleh Dirut Yudi melalui Dewan Pengawas.

“Kata penasehat hukum terdakwa, pelaporan itu sudah sesuai Kepmendagri no 27 th 2007. Dan faktanya, tiap tahun Bupati menyetujui dan mensahkan melalui Surat Keputusan (SK) tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP),” terang Setya Dharma.

Keempat, lanjut Setya Dharma, setiap tahun terhadap penggunaan dana operasional Dirut sudah dilakukan audit oleh BPKP atas permintaan Bupati Cianjur TMS. Hasilnya selama 4 tahun berturut-turut atau selama YJ jadi Dirut opininya : Wajar Tanpa Pengecualian dan mematuhi hukum.

Namun setelah perseteruannya dengan bupati menyeruak, karena Yudi selaku pendiri LBH Cianjur tidak berusaha meredam kasus Mamin Gate yang dilaporkan LBH Cianjur ke pihak berwajib, tiba-tiba muncul audit ulang yang dinilainya penuh rekayasa.

Adanya rekayasa itu dibenarkan Abdul Kholik, anggota tim pengacaranya. “Indikasi rekayasa itu, di antaranya hasil audit BPKP. Selama ini, kata Kholik, PDAM Tirta Mukti selama dipimpin Yudi Junadi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” terang Kholik.

“Anehnya, kemudian dilakukan kembali audit atas permintaan pihak kejaksaan. Hasil audit ulang itu digunakan sebagai bukti menyudutkan klien kami. Padahal, dalam Undang Undang BPK, audit ulang bisa dilakukan ketika ada izin dari presiden. Tapi ini tidak ada izin presiden,” tandasnya.

Setya Dharma, Beathor, dan sejumlah aktivis lainnya yang pernah singgah di kantornya, tentu prihatin dengan adanya dugaan rekayasa kasus yang menjerat koleganya.

“Dia putra daerah yang potensial, secara kongkrit pernah membela kasus-kasus rakyat, sebagai teman saya berdoa, mudah-mudahan majelis hakim terketuk hati nuraninya dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya,” harap Setya Dharma yang kini aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Akankah pendiri LBH Cianjur itu diputuskan tidak bersalah oleh Majelis Hakim? Kita tunggu saja perkembangannya. (MARD)