Gakoptindo Setujui Sistem Kuota Impor Kedelai

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Gabungan Koperasi Pengusaha Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) setujui kebijakan yang diambil pemerintah dengan adanya mekanisme sistem kuota impor kedelai.

Ketua Gakoptindo Aip Syarifudin beralasan, bahwa mekanisme kuota impor kedelai telah berdasarkan pengajuan oleh para importir untuk mendapatkan kedelai impor dan hal itu telah mengakomodir para pelaku importir kedelai.

“Saya kira sudah benar dengan sistem kuota impor, karena kan pelaku impor kedelai dibagi berdasarkan jatah kuota kebutuhan impor kedelai di Indonesia,” kata Aip ketika dihubungi, Sabtu (14/9).

Jadi kata Aip, pemberian kuota impor juga tidak sembarangan karena pemerintah memberikan berdasarkan ketentuan adanya kepemilikan Surat Persetujuan Impor (SPI). Sehingga seolah-olah ada penguasaan impor kedelai seperti adanya kartel dalam impor kedelai.

“Padahal tidak, karena pemerintah telah menyeragamkan harga kedelai impor yang telah disepakati para importir Rp 8.500 per kilogram (kg),” tutur Aip.

Aip memahami, bahwa kebijakan aturan harga impor kedelai tentunya pasti masih ada yang keberatan, dan keberatan itu datang dari teman-teman pengrajin tahu tempe yang masih tekor dalam produksinya.
 
“Abis mau gimana lagi, itu kan sudah kebijakan pemerintah, dan kami hanya mengikutinya saja,” ungkap Aip.

Lebih lanjut Aip mengatakan, kalaupun ada keinginan dari sebagian kalangan yang meminta untuk mengubah dengan sistem tarif impor, sesungguhnya hal tersebut belum tentu semua pelaku importir kedelai juga dapat jatah impor, karena hal itu didasarkan adanya pemberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan yang mewajibkan importir harus memiliki SPI dan telah menjadi importir terdaftar.
 
“Hanya pelaku importir resmi saja yang terdaftar dapat mengimpor kedelai,” tandasnya.

Gabungan Koperasi Pengusaha Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengusulkan agar pemerintah memberikan ruang kepada Bulog untuk dilibatkan dalam mengatur tata niaga kedelai.

“Kami harap pemerintah bisa kembali mengajak Bulog mengatur tata niaga kedelai agar terciptanya tata niaga yang sehat dan kompetitif,” kata Ketua Gakoptindo Aip Syarifudin ketika dihubungi, Sabtu (14/9).

Menurutnya, peran Bulog kini mesti diberikan wewenang dalam monopoli dan mengintervensi pasar, karena komoditas strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat luas ketika diserahkan ke pasar maka terjadi gejolak harga dan menjadikan harga kedelai tidak terkendali.

“Jadi kami melihat Bulog selain dapat penyangga stok, juga dapat mengendalikan harga pasar agar dapat menjaga stabilitas harga dipasaran,” tutur Aip.
 
Oleh karena itu Aip berharap Bulog dilibatkan kembali untuk berperan serta dalam mengatur tata niaga kedelai disamping Bulog juga pernah membawa Indonesia pada swasembada kedelai.

“Kita yakin Bulog bisa meningkatkan produktivitas petani kedelai, karena dimana Bulog pernah mengembalikan pada swasembada kedelai. Tidak seperti sekarang banyak petani kedelai yang beralih menanam padi karena produksi kedelai telah merosot,” sebut Aip. (RH)