Presiden dan DPR Sepakat Percepat Pembahasan RUU Macet

Foto: Setkab

Jakarta, Sayangi.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/9).  

Seusai pertemuan, Menko Polhukam Djoko Suyanto  kepada wartawan mengatakan pertemuan  Presiden dan DPR itu membahas sejumlah masalah diantaranya: (1) Amnesti terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, (2) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih belum terselesaikan, (3) Penanganan masalah Aceh dan Papua, serta (4) Penyelenggaraan haji.

Djoko Suyanto mengatakan  RUU yang dikonsultasikan antara pemerintah dan DPR bukannya macet, melainkan ada  beberapa pasal lagi yang memerlukan proses pembicaraan teliti dan cermat antara DPR dan pemerintah.

“Agar tidak menimbulkan komplikasi di kemudian hari,” kata Djoko Suyanto.

Dia menyebut proses tersebut dengan percepatan pembahasan RUU. “Ada percepatan, namun substansi detail itu menteri terkait yang menyelesaikan,” kata Djoko.

Ketua DPR Marzuki Alie di kesempatan yang sama menyebut  RUU yang macet, meliputi  RUU Jalan, RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),  RUU Desa, RUU Pemilu Kepala Daerah, RUU Pemerintah Daerah, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Keamanan Nasional, dan RUU Komponen Cadangan,

Amnesti Dipercepat

Selain masalah RUU yang masih nunggak, kata Djoko Suyanto, pertemuan membahas  masalah penyelenggaraan haji dan amnesti Tenaga Kerja Indonesoa (TKI). Permasalahan amnesti masih terus dibahas karena masih terdapat perbedaan pandangan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Djoko, baik pemerintah maupun DPR sama-sama peduli terhadap masalah ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, akan dipercepat pengurusannya dengan Pemerintah Arab Saudi. Kuncinya adalah percepatan pengurusan di Kementerian Imigrasi Kerajaan Saudi. Karena mereka hanya buka sehari dalam seminggu, karenanya mereka yang sudah terdaftar sekarang menunggu di Kedutaan Saudi pembuatan SPLP menjadi paspor sampai mereka mendapat kontrak kerja di sana,” kata Djoko.

Upaya percepatan tersebut, kata Djoko, untuk mengejar tenggat waktu hingga 3 Oktober 2013.

Menyangkut penanganan masalah Aceh dan Papua, Djoko menambahkan, pemerintah dan DPR sama-sama memiliki pandangan bahwa Qanun tentang bendera (Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh) tidak boleh melanggar undang-undang atau aturan-aturan yang telah ada,” katanya.

Posisi pemerintah dan DPR pun sama dalam menilai kedaulatan Papua bahwa Papua tetap menjadi wilayah kedaulatan yang syah NKRI. “Sehingga setiap upaya-upaya yang mengganggu kedaulatan itu harus kita hadapi bersama,” kata Djoko.

Pimpinan DPR yang hadir adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, dan Mohamad Sohibul Iman. Mendampingi Presiden SBY Wapres Boediono, Menko Polhukam, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menag Suryadharma Ali, Men PAN R&B, Seskab Dipo Alam. (Setkab)