Somasi Terbuka: Jangan Tunda Sistem Peradilan Anak!

Foto: Sayangi.com/indra

Jakarta, Sayangi.com – Masyarakat Sipil Untuk Sistem Peradilan Pidana Anak melakukan somasi terbuka pada Pemerintah Indonesia agar tidak menunda pemberlakuan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA merupakan pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah ditandatangani oleh Presiden RI, tetapi pemberlakuannya ditunda hingga 2014.

“Penundaan UU SPPA sama dengan pengabaian hak anak. Sebab, adanya UU SPPA dilatarbelakangi oleh kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menggelisahkan. Tahun 2008 saja dari sumber Bapas ada 6.505 ABH dibawa ke pengadilan, 4.622 (71,05 %) diputus penjara. Tahun 2009 meningkat menjadi 6.704, dan 4.748 di putus penjara,” kata Muhammad Joni penggagas Somasi Masyarakat Sipil (9/16) di kantor Komisi Perlindungan Anak Indoensia (KPAI).

Belum lagi, kata Joni, anak-anak yang ditahan atau dipenjara yang bercampur dengan orang dewasa. Ini jelas-jelas pelanggaran hak anak yang diakibatkan infra struktur pemenjaraan anak tidak terpenuhi sebagaimana yang diamanahkan UU SPPA

“Karena itu, UU SPPA harus segera diberlakukan dan pemerintah harus menindaklanjuti dengan pembangunan infra struktur dan penyiapan tenaga-tenaga khusus agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibina dengan baik,” kata Jhoni.

Penahanan dan pemenjaraan, tambah Joni, seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir dan jika terpaksa dilakukan dengan waktu yang pendek, namun tetap dengan dasar yang sah.

Sementara itu, menurut Kak Seto somasi ini dilakukan untuk membela anak-anak indonesia yang berhadapan dengan hukum. Jika kebetulan sekarang ada kasus Dul anak Ahmad Dhani, bukan berarti somasi ini membela kepentingan Dul.

“Somasi ini dilakukan untuk kepentingan anak-anak yang lebih umum. Banyak contoh anak-anak yang sudah terlanggar haknya ketika menjalani proses hukum. Salah satu contoh lagi anak di Toboali yang diduga mencuri motor, disetrum lebih dari tiga kali hingga alat kelaminnya berdarah,” kata Kak Seto.

Sedangkan Roostien Ilyas, dari Forum Komunikasi Relawan Sosial Indonesia menceritakan pengalamannya yang mengungjungi Lapas anak di Indonesia.

“Rata-rata Lapas yang pernah saya kunjungi tidak layak semuanya. Anak-anak kalau masuk Lapas bukan malah lebih baik, tetapi malah akan belajar menjadi penjahat”.

Masyarakat Sipil Untuk Sistem Peradilan Anak Indonesia merupakan aliansi nasional untuk peradilan anak yang terdiri dari Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), PAKTA, Le,mbaga Perlindungan Anak Sriwijaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Utara, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Masyarakat Konstitusi Indonesia, Dewan pembina Komnas Anak, LBH Perlindungan Anak Satgas Perlindungan Anak dan Forum Komunikasi Relawan Indonesia serta didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (VAL)