Zainudin Amali: Terlalu, Kalau Pemerintah Tidak Pro Pertamina

Foto: Sayangi.com/Opak

Berbagai kelemahan yang ada dalam tata kelola migas, diharapkan dapat diperbaiki melalui revisi Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang saat ini sedang diproses melalui hak inisiatif DPR.  Posisi dan peran negara termasuk Pertamina akan diperkuat, Pemda akan diberi saham melalui skema Participation interest, dan pengelolaan migas akan dibuat lebih transparan serta akuntabel.

“Insya Allah dapat selesai sebelum Oktober 2014,” kata Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi VII  DPR dari Fraksi Golkar,  yang juga ketua panja amandemen UU Migas, dalam wawancara dengan Sayangi.Com, Senin (16/9) sore. Berikut petikannya.

 

Banyak desakan agar UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) segera diubah, karena banyak pasalnya sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)?

Setuju. Undang-undang migas yang ada saat ini harus segera diamandemen. Proses pembahasannya sudah berjalan di DPR. Panitia kerja (panja) persiapan sudah dibentuk dan  sekarang sudah masuk tahap sinkronisasi di badan legislatif (baleg).

Kesannya DPR agak lambat bekerja?

Harus dipahami, ini adalah RUU inisiatif DPR.  Jadi di antara fraksi-fraksi di DPR harus disinkronkan dulu konsepsinya, setelah itu materinya dikirim ke Presiden. Proses selanjutnya Presiden akan menunjuk menterinya untuk melakukan pembahasan dengan DPR.  Saya yakin prosesnya akan cepat,  karena semua fraksi di DPR punya komitmen untuk  menuntaskan amandemen ini sebagai  legacy (warisan)  DPR  periode 2009-20014 ini.

Anda yakin, akan selesai sebelum Oktober 2014?

Insya Allah.

Secara garis besar, apa yang mau dituju dari revisi  UU Migas ini?

Menjawab berbagai  kelemahan tata kelola migas yang ada sekarang. Terutama melakukan amandemen pasal-pasal yang sudah dibatalkan oleh MK  karena dinilai tidak  sesuai dengan konstitusi, yakni UUD 1945.  Kira-kira 16 sampai 18 pasal yang akan direvisi. Tapi mungkin  bisa bertambah,  sesuai dinamika pembahasan.

Apa saja poin yang penting?  

Dari pembahasan yang sudah berjalan,  setidaknya ada empat hal penting  yang sedang dirumuskan. Pertama,  soal lembaga  pengelola migas yang sesuai dengan isi Pasal 33 UUD 1945. Ada aspirasi untuk dikembalikan ke Pertamina. Ada pandangan menghidupkan lembaga seperti BP Migas tapi dilengkapi dengan fungsi pengawasan, pengelolaan, dan sebagainya. Ada juga pendapat untuk membuat lembaga seperti OJK . Itu yang masih belum ketemu rumusannya.  

Bagaimana dengan pengaturan blok-blok ladang minyak yang sekarang dianggap terlalu didominasi asing?

Itu poin penting yang kedua,  yakni pengaturan wilayah kerja atau yang populer dengan blok ladang minyak seperti  Blok Cepu atau Blok Mahakam.  Untuk wilayah kerja atau blok baru tetap kita tenderkan terbuka dengan pola PSC (product sharing contract) seperti sekarang.  Tapi untuk wilayah kerja yang sifatnya perpanjangan,  sikap Golkar tegas, kita prioritaskan untuk dikelola ke Pertamina.  Kalau Pertamina menyatakan tidak sanggup dan menolak, baru dilelang.

Kok bisa Pertamina menolak?

Kan itu ada hitung-hitungan bisnisnya.  Bisa saja Pertamina menilai secara bisnis tidak sanggup atau bagaimana. Dalam kasus seperti itu, barulah perpanjangan kontrak wilayah kerja ditenderkan ke perusahaan asing.

Blok Mahakam yang sekarang dikelola Total EP  akan habis kontrak pada 2017. Berarti setelah itu diserahkan  ke Pertamina pengelolaannya?

Seharusnya begitu. Keuntungan negara pasti akan lebih besar kalau Blok Mahakam dikelola Pertamina setelah tahun 2017.  Apalagi Pertamina sudah menyatakan mampu untuk melanjutkan mengelolanya .  Keterlaluan kalau Pemerintah tidak mendukung Pertamina dan memperpanjang kontrak  pengelolaan Blok Mahakam kepada Total. Bukankah Total  sudah menikmati keuntungan  triliunan rupiah saat mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun?

Ini pendapat Anda pribadi atau garis kebijakan Golkar?

Kedua-duanya.  Soal perpanjangan Blok Mahakam, sikap ketua umum Partai Golkar tegas, seratus persen serahkan ke Pertamina.  Waktu ARB (Aburizal Bakrie) pidato di depan duta-duta besar di Four Seasons  Hotel, kan menyampaikan  sikap itu.

Kenapa Pertamina hanya mengelola blok yang sudah habis kontraknya.  Kasih dong kesempatan untuk mengeksplorasi  dan mengelola blok  baru?

Pertamina jangan dulu diberi pekerjaan yang susah dan berisiko. Kalau blok baru risikonya besar, kan belum tentu ada hasilnya padahal biaya eksplorasi itu tidak kecil. Kalau yang sifatnya perpanjangan kontrak, kan sudah pasti berproduksi.  Sampai tahun  2017 itu ada banyak perpanjangan kontrak wilayah kerja. Kita hormati kontrak itu sampai selesai, selanjutnya  serahkan ke Pertamina. Akan lebih baik kalau Pertamina dilibatkan sejak sekarang, sehingga pada tahun 2017 sudah tidak perlu lagi melewati masa transisi.  

Untuk blok baru, artinya tetap  menggunakan sistem PSC (product sharing contract) seperti sekarang?

Menurut saya begitu, karena risikonya besar jika dikerjakan Pertamina. Seperti kasus yang di Sulawesi Barat, Exon Oil sudah mengeluarkan biaya eksplorasi  sekitar 400 juta Dollar AS, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil dan menyetop pengeboran. Indonesia tidak memberikan cost recovery kepada Exon Oil, karena dana itu dikembalikan jika  kontraktor berhasil menemukan dan memproduksi minyak mentah.  

Lifting minyak Indonesia  yang saat ini sekitar  840 ribu barel per hari,  diragukan akurasinya.  Cost Recovery juga sering dicurigai penuh  mark-up.  Bisakah revisi UU Migas meningkatkan kontrol terhadap dua hal itu?

Pengawasan terhadap dua hal itu sebetulnya sudah berlapis. Mulai dari pengajuan,  pelaksanaan, dan setelah direalisasi, semuanya melalui tahap pemeriksaan.   Yang terlibat di dalamnya ada surveyor, Bea Cukai, BPKP, terakhir BPK.  Kalau ada kebocoran, pasti ada yang tidak beres di empat lini pengawasan itu.  Hal-hal tersebut juga akan jadi bagian dalam pembahasan di Panja.  Intinya, kita menginginkan tata kelola migas Indonesia ke depan  lebih efisien, transparan,  dan akuntabel.

Poin penting yang lainnya  apa?

Poin ketiga, adalah  memperkuat peran Pemda dengan memberikan sebagian saham melalui skema participation interest.  Keempat, menyediakan semacam petroleum fund untuk memenuhi berbagai kebutuhan  seperti  survey seismik, data eksplorasi dan lain-lain agar Indonesia punya data sendiri yang detail mengenai  kandungan migas yang ada di bumi Indonesia.  Jadi, posisi tawar (bargaining) Pemerintah kuat ketika berhadapan dengan perusahaan minyak asing. Selama ini kan kita terlalu bergantung pada data survey yang mereka miliki.

Soal  saham untuk Pemda, bisa diperjelas?

Terus terang, sekarang ini gairah berinvestasi di Indonesia agak merosot.  Antara lain karena faktor otonomi daerah.  Banyak investor, termasuk di sektor migas, terhambat operasionalnya karena dihambat oleh Pemda atau diganggu masyarakat.  Seperti yang terjadi di Jambi baru-baru ini, ada massa memblokir wilayah kerja atau blok ladang minyak.  Dalam draft amandemen UU Migas ini, ada gagasan bahwa  daerah dimana blok ladang minyak berada akan diberi 10% saham. Misalnya Blok Mahakam  dikembalikan ke pertamina 100%, 10% nya harus diserahkan kepada pemerintah dimana wilayah kerja itu berada.  Dengan begitu, Pemda setempat akan bersikap all-out untuk mendukung eksistensi dan operasi blok ladang minyak yang ada.