Fahri Haidar: Menyoal Hukuman Mati Wilfrida

Foto: Sayangi.com

TKI (tenaga kerja Indonesia) adalah aset negara yang tak ternilai. Sayangnya, TKI sering mendapatkan perlakuan  kasar dan tidak manusiawi dari majikan atau  lingkungan tempatnya bekerja. Hukuman dari pelanggaran yang diberikan kepada mereka tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis.

TKI dianggap sebagai pahlawan devisa, tetapi pemerintah terkesan kurang serius dalam mengelola potensi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang terjadi sampai saat ini adalah sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri selalu bekerja di sektor-sektor yang kotor dan berbahaya. Sudah banyak persoalan yang menimpa TKI di luar negeri. Kasus-kasus yang menimpa Nirmala Bonat, Darsem, Ruyati dan Satinah merupakan sedikit contoh dari persoalan yang menimpa TKI. Belakangan ini, kasus Wilfrida kembali mengingatkan kita atas kasus-kasus yang menimpa para pahlawan devisa ini.

Wilfrida Soik,  wanita kelahiran 12 Oktober 1993 di Belu Nusa Tenggara Timur, saat ini tengah terancam hukuman mati. Dia dijatuhi hukuman mati karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya, Yeap Siok Pen. Wilfrida adalah seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang nekad mengadu nasib di Negeri Jiran  akibat kemiskinan yang menghimpit keluarganya. Sebagai tulang punggung keluarga, dia bercita-cita untuk menghidupi keluarga dan memperbaiki taraf hidupnya. Saat ini, cita-citanya seakan tinggal impian. Bukannya kesejahteraan yang didapat, malah penyiksaan yang berujung hukuman mati tengah menunggunya.

Memang, sejak keberangkatannya ke Malaysia pada tahun 2010, menurut catatan Migran Care, Wilfrida sudah berhadapan dengan masalah percaloan. Keberangkatannya justru dilakukan saat Indonesia sedang melakukan moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia. Umurnyapun yang baru 17 tahun dipalsukan menjadi 21 tahun.

Menurut KH Imanulhaq dari NU, Wilfrida adalah buruh migran Indonesia yang menjadi korban karena ditempatkan sebagai komoditas oleh Pemerintah Malaysia, bahkan oleh pemerintahnya sendiri, Indonesia. Wilfrida didakwa melanggar melanggar Penal Code Malaysia pasal 302 dengan hukuman maksimal pidana mati.

Hampir setiap kasus yang menimpa TKI di luar negeri berawal dari sikap majikan yang memperlakukan mereka bagai budak. Mereka disiksa, diperlakukan seperti binatang dan dibatasi haknya. Menurut Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, Wilfrida  merasa tidak tahan dimarahi dan dipukuli majikannya. Untuk melakukan pembelaan diri, dia melawan dan mendorong majikannya hingga jatuh dan berujung kematian.  Jadi, menurut hemat penulis, apa yang dilakukan Wilfrida adalah untuk melindungi dirinya, bukan faktor kesengajaan apalagi direncanakan.  

Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Sejumlah kebijakan penting memang telah dilakukan pemerintah dalam menyikapi kasus-kasus yang menimpa TKI. Namun, tanpa mengurangi apresiasi terhadap pemerintah, ada baiknya kita belajar pada Filipina, salah satu negara yang berhasil mengelola pengiriman pekerja migrannya dengan baik. Filipina terkenal karena upaya gigihnya melindungi buruh migrannya, tak hanya yang berada di Asia Tenggara dan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Cerita Gloria Macapagal Arroyo saat menjadi Presiden Filipina menjemput tenaga kerjanya dari Malaysia beberapa tahun lalu adalah salah satunya.

Sadar akan besarnya sumbangsih pekerja di luar negeri bagi ekonomi nasional negara itu, Filipina memasukkan persoalan perlindungan buruh migran dalam lima pilar kebijakan luar negerinya. Sama seperti Indonesia, di negeri itu juga buruh migran dikategorikan dalam dua kelas, yang legal dan ilegal. Jika mereka bermasalah maka penanganannya pun akan berbeda.  Tetapi secara umum kedutaan besar Filipina di seluruh dunia adalah garda terdepan dalam menangani persoalan buruh migran.

Bukan hanya belajar dari Filipina, pemerintahan SBY juga harus belajar pada pemerintahan Gus Dur dalam membebaskan TKI yang berkasus di luar negeri. Tidak hanya mengandalkan diplomat-diplomat yang bertugas di Arab Saudi, almarhum Gus Dur pernah langsung menelepon Raja Fahd dan meminta TKI dibebaskan. Diplomasi yang dilakukan oleh Gus Dur adalah diplomasi tingkat tinggi yang melampaui batasan-batasan diplomasi umum. Saat salah satu TKI di Arab Saudi bernama Siti Zaenab dijatuhi hukuman pancung. Gus Dur sendiri yang langsung menghubungi Raja Fahd (Raja Arab Saudi saat itu) dan melakukan lobi-lobi agar hukuman itu tidak dijatuhkan.

Dalam pembukaan UUD 1945 tujuan NKRI adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”. Begitu juga dalam Pasal 28A UUD 1945 disebutkan, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.  Jadi, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup adalah hak konstitusional. Dalam kasus Wilfrida, sebagai orang yang terus dianiaya dia berhak untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia harusnya lebih tegas dalam melakukan perlindungan terhadap warganya yang terancam hukuman mati.

Oleh karenanya, strategi dan peran diplomasi yang kuat sangat diperlukan dalam melindungi TKI yang mendapat masalah di luar negeri. Saat ini, Wilfrida tengah menanti sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan hidupnya bahkan keluarganya, mengingat dia adalah tulang punggung keluarga. Hemat penulis, persoalan yang ada pada Pemerintah kita saat ini bukanlah ketidakmampuan, tapi lebih pada kurangnya kemauan. Jika Almarhum Gus Dur dan Arroyo mampu, kenapa SBY tidak?  

*Penulis adalah Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK)