Ini Alasan Kohati PB HMI Tolak Hukuman Mati Wilfrida

Foto: sayangi.com/istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Korps HMI-Wati PB HMI menolak hukuman mati bagi Wilfrida. Kohati menilai, TKI asal NTT bernama lengkap Wilfrida Soik ini merupakan korban perdagangan orang.

Menurut Kohati, yang bersalah sebenarnya adalah agen penyalur tenaga kerja dan majikan Wilfrida, karena telah mempekerjakan anak di bawah umur. Diketahui, Wilfrida lahir pada tahun 1994, namun dipalsukan menjadi 1989.

“Jadi jelas saat dipekerjakan di Malaysia, usia Wilfrida masih usia anak. Pemalsuan tahun kelahiran dalam berkas-berkas pemberangkatan menuju Malaysia menjadi salah satu indikatornya,” kata Wakil Sekretaris Umum Eksternal Kohati PB HMI, Lini Zurlia dalam siaran tertulisnya kepada Sayangi.com, Senin (23/9/2013).

Menurut Lini, mestinya Wilfrida belum bisa dipekerjakan ke luar negeri untuk menjadi TKI, karena usianya belum genap 17 tahun. Oleh karenanya, Wilfrida harus melakukan pembelaan diri atas kekerasan yang dilakukan oleh majikannya.

“Berdasarkan hal tersebut, hukuman mati tidak setimpal bagi Wilfrida,” jelas kader Kohati asal Ciputat ini.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Umum Kohati PB HMI Endah Cahya Immawati. Menurutnya, selain alasan usia, juga ada beberapa alasan lainnya di balik penolakan hukuman mati terhadap Wilfrida.

Menurutnya, Wilfrida dikirimkan menjadi TKI tanpa dokumen ketenagakerjaan pada 26 November 2010. Ia berangkat melalui jasa perorangan (sponsor) bernama Denny, yang tinggal di Kupang, NTT. Wilfrida berangkat dimana saat itu Indonesia sedang merotarium pemberangkatan TKI ke Malaysia. Maka atas kelalaian tersebut, sesungguhnya Wilfrida adalah korban berlapis yang harus dilindungi oleh Negara.

“Jika pada 30 September mendatang Wilfrida tetap divonis hukuman mati, maka itu artinya Malaysia telah melakukan ketimpangan hukum dan Malaysia tidak mengindahkan prinsip-prinsip HAM,” kata Endah.

Untuk menghindari hukuman mati ini, Kohati mendesak pemerintah melalui kementerian terkait mencari solusi secara kolektif. Misalnya Kementrian Luar Negeri melakukan lobby politik terhadap Malaysia untuk tidak menetapkan vonis hukuman mati terhadap Wilfrida.

Di sisi lain, Kementrian Dalam Negeri juga harus mengusut lolosnya Wilfrida diberangkatkan ke Malaysia pada saat Moratorium TKI ke Malaysia sedang diberlakukan.

“BNP2TKI juga harus menindak tegas agen individu yang ilegal karena telah memberangkatkan Wilfrida yang masih usia anak,” jelasnya.

“Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi warga negaranya, khususnya Wilfrida agar tidak mengalami ketimpangan hukum di negara lain.”

Tidak hanya itu, Kohati juga meminta pemerintah mengungkap sindikat perdagangan orang yang diam-diam masih menjamur. Wilfrida adalah salah satu korban perdagangan orang yang teridentifikasi dari ribuan korban yang lain. (VAL)