Komnas HAM Mencium Ada Pelanggaran Bendera Aceh

Foto: voaindonesia.com

Banda Aceh, Sayangi.com – Komnas HAM mesinyalir ada terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait keberadaan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang dan qanun nomor 8 tahun 2013 tentang Wali Nanggroe.

Temuan ini berdasarkan laporan dari masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Semua Kabupaten tersebut keberatan dengan keberadaan qanun tersebut dan mereka merasa terjadi diskriminasi terhadap etnis dan suku tertentu dengan adanya qanun itu.

“Mereka merasa keberatan dengan disahkannya qanun bendera dan lambang dan qanun wali nanggroe, ini hasil temuan kita, karena terindikasi melanggar HAM, makanya kami tindak lanjut,” kata ketua tim pengawasan qanun, Komnas HAM, DR. Otto Nur Abdullah, di Banda Aceh.

Indikasi pelanggaan HAM terjadi disebabkan keberadaan bendera dan wali nanggroe tidak ditemukan dalam adat istiadat mereka. Selain itu, menyangkut dengan bendera, itu merupakan simbol kelompok tertentu dan tidak bisa mengakomodir semua etnis yang ada di Aceh.

“Bendera dan lambang serta wali nanggroe tidak dikenal dalam tatanan kehidupan mereka, bendera itu bahkan bisa melahirkan trauma masa lalu ketika konflik yang kerap digunakan kalangan itu,” imbuhnya.

Kendati demikian ia tidak menampik proses pembuatan qanun tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Soal tata cara pembuatan qanun memang mereka tidak melanggar hukum, tapi pertanyaannya apakah sudah melibatkan semua komponen,” tanya Otto.  

Oleh karena itu untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Komnas HAM telah memanggil pimpinan Kabupaten yang menolak keberadaan qanun tersebut untuk diminta keterangan. Demikian juga telah berupaya mengupayakan memanggil pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh.

“Dengan Gubernur kita belum bisa lakukan pertemuan, informasi yang kami peroleh, Gubernur sedang berada di luar daerah,” tambahnya.

Otto menambahkan, Komnas HAM sudah 3 kali meminta audiensi dengan Gubernur Aceh. Akan tetapi pihak Gubernur selalu mengatakan belum memiliki waktu untuk bertemu. (RH)