Kompolnas: Sutarman Sosok Yang Tepat Jadi Kapolri

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Tarik ulur calon pengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo terjawab sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merekomendasikan Komjen Sutarman sebagai calon tunggal calon Kapolri. Penunjukkan tersebut ternyata direspon positip oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Sutarman dalam catatan Kompolnas memiliki integritas yang bagus, tegas, sederhana, Polisi Reserse yang berprestasi dan cukup mumpuni dalam tugasnya. Sutarman sudah 3 kali jadi Kapolda, yakni Kapolda Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Metro Jaya,” ungkap Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan, saat dikonfirmasi sayangi.com, Jumat (27/9).

Menurut Edi, langkah penunjukkan Sutarman sebagai calon tunggal sangat tepat. Hal itu agar tidak menimbulkan perpecahan di tubuh Polri. “Kalau satu calon, Polri akan lebih kondusif,” terang Edi.

Lanjut Edi, Sutarman adalah Akpol 81, seangkatan dengan Panglima TNI saat ini. Jadi, kami memperkirakan koordinasi dan sinerginya sangat bagus karena sudah saling mengenal. “Tantangan Sutarman kalau disetujui DPR nanti, kita harapkan dia mampu mengungkap kasus teror penembakan, bisa meningkatkan penanganan kasus korupsi, baik yang ada dalam masyarakat maupun di tubuh Polri,” tegasnya.

“Bisa melakukan reformasi besar-besaran terhadap Polri agar kinerja polri lebih baik pada masa mendatang,” tambah Edi.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Sutarman menjadi calon tunggal Kepala Polri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyerahkan surat penunjukan itu kepada pimpinan DPR RI.

“Presiden hanya mengajukan satu nama, yakni Komjen Sutarman untuk direncanakan sebagai kapolri yang baru,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/9).

Menurutnya, penunjukan calon kapolri yang diberikan Presiden Yudhoyono sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Polri. (VAL)

Setelah itu, lanjut Priyo, DPR akan membawa surat penunjukan dalam rapat pimpinan. Kemudian dibahas di rapat paripurna, dan badan musyawarah sebelum meminta Komisi III untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin saya kira minggu depan bisa diproses,” ujarnya.