KPU Sumsel Akan Penuhi Apapun Kebutuhan Sidang MK

Foto: Sayangi.com/Ardhy

‪Palembang, Sayangi.com – Komisioner KPU Sumsel, Divisi Bidang Teknis, Herlambang, mengatakan  KPU Sumsel Akan Penuhi Apapun Kebutuhan Sidang MK  termasuk seluruh para anggota KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel untuk pelaksanaan sidang lanjutan Pilkada Sumsel di Mahkamah Konstitusi mendatang.

“Pokoknya, semua yang dibutuhkan dalam sidang lanjutan itu akan dibawa, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, anggota PPK dan PPS kabupaten/kota yang melakukan pemungutan suara ulang juga kita bawa,” ucap Herlambang (28/09).

Dilanjutkannya, pihaknya juga akan membawa semua berkas terkait rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan.” Jadi, semua berkas yang berkaitkan dengan Pilgub juga kita bawa, seperti kertas plano, C1 KWK dan lain sebagainya,” ujarnya.

Namun memang untuk kotak suara dikatakan Herlambang tidak akan dibawa, tetapi tetap dipersiapkan sehingga bila suatu saat dibutuhkan bisa langsung dibawa juga.

Sedangkan mengenai materi sidang yang akan dilakukan, Herlambang menuturkan, berdasarkan pemberitahuan yang diterima KPU Sumsel, sidang ini akan dilakukan dengan materi penyampaian laporan secara resmi.” Sebenarnya semua laporan ini sudah kami sampaikan pada 16 September 2013 lalu, namun resminya baru akan diserahkan dalam sidang nanti,” katanya.

Herlambang berharap sidang di MK terkait Pilgub Sumatera Selatan ini segera selesai, sehingga masyarakat mendapat kepastian siapa pemimpin Sumsel ke depan. “Jika Gubernur terpilih telah ditetapkan kami selaku penyelenggara bisa lega, karena tugas bisa diselesaikan dengan baik, ” ucapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel yang mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) 4 September 2013, yakni nomor urut 1 Eddy Santana Putra-Hj Anisja D Supriyanto, nomor urut 2 Iskandar Hasan-Hafisz Tohir, nomor urut 3 Herman Deru-Maphilinda Boer dan nomor 4 Alex Noerdin-Ishak Mekki.

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi pada 11 Juli 2013, KPU Provinsi Sumatera Selatan diperintahkan untuk melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

MK juga membatalkan Keputusan KPU Sumatera Selatan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada 13 Juni 2013.(VAL)