Mau Akuisisi Axis, XL Dinilai Bermanufer

Foto: chip.co.id

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah perlu berhati-hati menghadapi manuver PT XL Axiata yang secara mendadak mengadakan kesepakatan akuisisi Axis melalui Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement – CSPA).

“CSPA itu sifatnya sementara, sepertinya hanya menekan agar pemerintah segera memutuskan seperti yang diinginkan pihak tertentu,” kata pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala kepada pers di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Pengamat telekomunikasi yang juga mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini menilai aksi korporasi yang dilakukan operator XL dapat disebut sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar segera memutuskan kajian soal teknis sehingga diharapkan menguntungkan operator itu.

” Itu perlunya sikap hati-hati terhadap manuver dan aksi-aksi korporasi yang dilakukannya,” katanya..

“Sebenarnya yang diharapkan XL adalah frekuensi. Sedangkan masalah utang, mestinya bukan masalah besar bagi XL. Jadi, pemerintah tetap harus mengkajinya lebih dalam agar tidak terjadi kesalahan kebijakan yang akhirnya merugikan industri keseluruhan,” katanya lebih lanjut.

Kamilov yang pernah menjadi anggota BRTI periode 2007-2009 itu juga melihat adanya indikasi kerugian negara dari pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi 3G Axis yang seharusnya dilakukan secara bertahap selama 10 tahun dari 2006.

Jika frekuensi jatuh ke XL, tambahnya, ada kemungkinan pembayaran BHP tersebut tidak lagi secara bertahap tapi secara rata atau flat Rp160 miliar, padahal sesuai hitungan, seharusnya makin lama operator harus membayar BHP 3G makin banyak.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan dari sisi aturan jelas bahwa frekuensi tidak bisa dipindahtangankan.

“Jika XL memang mau mengakuisisi Axis, maka mereka terlebih dahulu harus mengembalikan frekuensi itu kepada pemerintah. Setelah itu, baru pemerintah mengalokasikan kembali sesuai kebutuhan,” kata Menteri Kominfo Tifatul.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama XL Axiata Hasnul Suhaimi memastikan pihaknya akan mematuhi semua aturan dan regulasi.

“Kami tunduk pada aturan yang berlaku, sehingga apa pun yang diputuskan pemerintah enak dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, anggota BRTI Ridwan Effendi mengatakan surat persetujuan menteri terkait merger atau akuisisi ini bersyarat, yaitu bahwa mereka akan mematuhi pengalokasian frekuensinya.

Regulator, khususnya tim ad hoc bekerja independen terhadap proses bisnis mereka. Kewenangan pemerintah nanti untuk mengalokasikannya, sehingga tidak serta merta seluruh frekuensi akan dimiliki langsung oleh XL.

“Masih dikaji, ada beberapa alternatif, yang jelas pengalokasian frekuensi ini harus mempertimbangkan faktor efisiensi penggunaan dan menghindari penguasaan secara berlebih,” tambahnya. (MI/Ant)