Wilfrida Berhak Mendapat Pembelaan Negara

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah diminta untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menyikapi putusan sela Mahkamah Kota Bharu, Malaysia terhadap Wilfrida Soik, TKI asal Belu NTT. 

Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay kepada sayangi.com, Selasa (1/10), mengatakan langkah antisipasi sangat diperlukan mengingat Wilfrida diancam dengan hukum maksimal berupa pidana mati. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Wilfrida adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pembelaan dari negara.

“Konstitusi kita, khususnya alinea keempat pembukaan UUD, jelas menyebutkan bahwa salah satu tugas utama negara adalah  ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’. Tentu, tidak terkecuali dalam kasus yang menimpa Wilfrida”, ujar Daulay.

Jika pemerintah lalai dalam melakukan upaya perlindungan, bisa saja dianggap mengabaikan ketentuan yang termaktub dalam pembukaan UUD tersebut. Karena itu, sangat wajar bila masyarakat menaruh harapan yang besar agar pemerintah melakukan tindakan konkrit dalam membebaskan Wilfrida.

Selain kewajiban melindungi warga negara, masalah ini menjadi krusial karena menyangkut martabat Indonesia di mata negara lain.

Sejauh ini, peran pemerintah dalam melakukan advokasi masih terlihat lemah. Sebaliknya, banyak kelompok masyarakat dan politisi yang mencoba tampil. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga menyiapkan pengacara asal Malaysia. “Kalau pengacara saja disiapkan oleh pihak swasta, lalu apa peran pemerintah? Dalam kasus ini, kelihatan sekali pemerintah absen. Tentu ini tidak baik dalam persepsi publik”.

Karena itu, andaikata Mahkamah Kota Bharu benar-benar menjatuhkan hukuman mati, pemerintah harus melakukan langkah nyata. Di antara langkah yang perlu dilakukan adalah meminta pengampunan kepada raja Malaysia agar Wilfrida dibebaskan dari hukuman mati. Demi membela warga negara, langkah itu perlu dilakukan. “Dalam sistem peradilan di Malaysia, pengampunan bisa saja dilakukan oleh Raja atau Yang Dipertua Negeri dimana kasus itu terjadi. Untuk kasus ini, pemberian pengampunan dapat dilakukan oleh Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V”, jelasnya.

Permohonan pengampunan bukanlah sesuatu hal yang tabu dilakukan. Banyak kasus TKI yang dihukum mati akhirnya bisa diselamatkan karena adanya pengampunan. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk mempersiapkan opsi ini sebagai sebuah langkah antisipasi. (RH)