Arif Fachrudin: APEC Gadaikan Kedaulatan Bangsa

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Dua pertemuan internasional akan segera disambut Pemerintah Indonesia di negeri ini. Presiden AS, Barrack Obama bahkan mengatakan kepastian kehadirannya di Indonesia untuk menghadiri APEC 2013 yang dilaksanakan di Bali, 7-8 Oktober mendatang. Obama sendiri diberitakan bertolak ke Indonesia pada Minggu (6/10) malam. Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Arif Fachrudin Achmad dengan tegas meminta pemerintah membatalkan agenda internasional itu.

Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi panggung dunia dengan menjadi tuan rumah dari 3 pertemuan besar international pada 2013 ini. Tercatat pada Maret lalu telah digelar Rapat Tingkat Tinggi PBB tentang Pencapaian Pembangunan Paska 2013. Sementara dua agenda lain yang akan segera digelar adalah Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 7-8 Oktober, dan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 3-6 Desember 2013.

Arif menilai, 1 pertemuan yang sudah dilaksanakan serta 2 pertemuan internasional yang baru akan dilaksanakan tersebut hanya bertujuan untuk memuluskan kepentingan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

“Pertemuan APEC dan WTO yang digelar di Indonesia cuma dijadikan legitimasi pemerintah untuk menggadaikan dan menjual negeri ini untuk kepentingan asing. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menolak pertemuan skala internasional di Indonesia, dan seharusnya pemerintah juga membatalkan pertemuan itu,” kata Arif dalam wawancara melalui telepon (3/10).

Menurut Arif, ada 5 alasan kenapa rakyat Indonesia, terutama pemerintah harus menolak forum-forum yang diselenggarakan ditengah-tengah berlangsungnya krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis iklim, krisis energi, pangan dan politik di tingkat global. Menurutnya, APEC adalah forum para pebisnis dengan memanfaatkan dukungan negara. Sebanyak 1200 orang CEO perusahaan internasional mensponsori acara elit tersebut. Mereka hadir di dalam APEC di Bali 7-8 Oktober mendatang untuk meminta dukungan dari negara untuk memperluas ekspansi bisnis mereka. Di sisi lain, mereka juga mendesak negara untuk mencabut subsidi dan menghilangkan perlindungan bagi rakyatnya.

Arif menambahkan, APEC juga melibatkan lembaga keuangan internasional seperti, Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB) dan Asian Development Bank (ADB). Melalui APEC, kata dia, lembaga yang merupakan tengkulak internasional tersebut menjerat negara-negara miskin dengan utang dan pemerintah Indonesia menganggap itu sebagai sebuah penghargaan yang harus dibanggakan. “Harusnya pemerintah Indonesia bisa tegas menolak pola kerja sama yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat. Saya heran dengan pemerintah dan sebagian besar manusia Indonesia. Semua yang dikatakan berasal dari luar negeri dianggap sebagai kebanggaan. Padahal apa yang kita dapat selain kesengsaraan dan kemiskinan,” sahutnya.

APEC beranggotakan negara-negara imperialis seperti AS, Jepang dan negara miskin lainnya. Dan melalui APEC disepakati persaingan bebas antara kekuatan ekonomi yang tidak berimbang. Akibatnya APEC menjadi jalan bagi penghisapan negara imperialis terhadap negara miskin.

“APEC membawa agenda liberalisasi investasi, mendorong negara untuk membuka semua sektor bagi modal asing untuk menguasai perusahaan di sebuah negara secara mayoritas. Melalui APEC perusahaan multinasional akan semakin leluasa menguasai sumber strategis, barang publik dan penguasaan infrastuktur melalui Public Private Partnership (PPP). Bisa dibayangkan ini adalah suatu skema penguasaan infrastruktur oleh swasta. Dan yang lebih gila lagi, rakyat dipaksa membayar sangat mahal,” paparnya.

Agenda ini, kata dia, juga membawa agenda perdagangan bebas yakni penghapusan bea masuk (tariff), penghapusan perlindungan ekonomi domestik lainnya seperti kuota dan subsidi. Akibatnya negara-negara miskin menjadi sasaran impor pangan, produk pertanian, impor minyak dan produk industri negara-negara maju. Negara miskin dihisap, dijerat dalam ketergantungan.

“Indonesia merupakan contoh kongkrit negara yang terjerat impor. Padahal, rakyat kita sendiri kekurangan pasokan pangan hingga minyak. Listrik yang harusnya bisa kita bangkitkan dengan energi lain seperti minyak, tenaga surya sampai tenaga nuklir yang bisa kita buat dengan uranium yang dihasilkan alam kita justru dikatakan krisis sampai setiap hari kita harus mengalami pemadaman bergilir seperti semalam (2/10) nyaris seluruh Jakarta Selatan mengalami pemadaman,” jelasnya.

Untuk itu, Arif menegaskan pada politisi senayan serta anak bangsa yang masih setia kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk menghakimi Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan kroninya yang dengan secara sadar telah menjual dan menggadaikan kedaulatan bangsa. “Kita harus menolak langkah soak pemerintah kita yang telah menjual negara ini kepada asing lewat forum-forum yang dikatakan bergengsi ini! Kita punya kekayaan alam yang dahsyat. Kenapa pula kita harus mengemis pada mereka? Tolak APEC dan WTO! Kembalikan Indonesia pada kedaulatan nasional dan konstitusi murninya,” pungkasnya. (FIT)