Gede Pasek Curiga, Ada Hakim MK Lain Ikut Bermain

Foto: Sayangi.com/Opak

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika minta KPK mengembangkan kasus penangkapan Akil Mochtar. Gede Pasek curiga, ada hakim konstitusi lain yang “ikut bermain”.   

Alasannya, penanganan kasus sengketa Pilkada Gunung Mas itu tak dilakukan oleh Akil sendirian. “Ini rentan, setelah Pak Akil, perlu dikembangkan. Apakah (ia) sendiri atau paket,” ujar Pasek, hari ini Kamis (3/10) kepada wartawan, di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam penanganan sengketa pilkada, setidaknya ada tiga hakim MK. “Tidak mungkin memutus sendiri, penanganan di MK ‘kan menggunakan sistem panel,” imbuhnya.

Akil tertangkap tangan dari rumah dinasnya di Perumahan Widya Chandra bersama CHN dan CN, yang diduga tengah memberikan suap terkait dengan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Barang buktinya berupa uang dolar Singapura yang nilainya antara Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Penangkapan orang nomor satu ranah konstitusi itu terjadi pada Rabu (2/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat ini, selain Akil Mochtar sebagai Ketua, dalam strukturnya MK juga memiliki Hamdan Zoelva sebagai Wakil Ketua, dan hakim-hakim konstitusi Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Patrialis Akbar. Perangkat MK lainnya masing-masing Janedjri M. Gaffar (Sekretaris Jenderal) dan Kasianur Sidauruk (Panitera).

Peran MK dalam hukum ketatanegaraan Indonesia menjadi penting, menyusul “Perubahan Ketiga” UUD 1945 yang melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Lembaga ini berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan untuk menjaga konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Karena pemilihan kepala daerah masuk dalam “rezim Pemilu”, maka penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Persoalannya, UU No 32 tahun 2004 masih mengatur perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut untuk mempertegas pengaturan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Melalui UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sengketa pilkada telah dialihkan dari MA ke MK. Peralihan locus penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. (MSR)