MK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Sengketa Pilkada

Foto: sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Perlunya dipikirkan kembali agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menangani perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilu kepala daerah atau pilkada. Saatnya MK harus dibatasi kewenangannya tidak lagi mengurus hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan hal itu kepada pers Kamis (3/10) menanggapi tertangkap tangannya Ketua MK Akil Muhtar oleh KPK dalam kasus Pemilu Kada Gunung Mas Kalimantan Tengah. Menurut Pramono,  konstitusi telah mengatur dengan baik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peran sebagai pemutus akhir sengketa pilkada. “  Inilah yang menjadi persoalan mengakibatkan MK terlibat politik praktis. Kasus Ini menjadi tamparan luar biasa bagi bangsa dan negara kita, “ tegasnya.

Lantaran perisitiwa penangkapan terhadap salah satu Pimpinan lembaga hukum, kata Pramono, bangsa kita yang tengah menyambut Sidang Apec,  lalu beritanya tenggelam karena kasus ini. Semula dirinya tidak yakin dengan berita tersebut, tetapi begitu KPK mengumumkan secara resmi penangkapan tersebut akhirnya benar-benar terjadi.  “ Saya salut dengan KPK. Ini benar-benar pukulan terhadap dunia hukum, peradilan, konstitusi, lembaga tinggi negara. Apalagi ini operasi tangkap tangan, susah untuk membangun kepercayaan kembali,” tandasnya lagi.

Menurut Pramono, lembaga MK keaggotannya  terdiri  9 orang yang benar-benar pakar, orang-orang pilihan dan bertindak bijaksana serta paling top. Namun begitu  begitu terlibat dengan keputusan politik praktis,  itu makin mendekatkan dengan kepentingan politik. Dan yang ditangani masalah Pilkada, pasti ada yang berusaha menang dengan segala cara yang mengakibatkan seorang Ketua MK ditangkap KPK .

Selama kewenangan ini tidak ada diubah maka akan terus terjadi kasus seperti ini. Karena itu dia sarankansengketa pemilu lebih baik ditangani oleh Mahkamah Agung seperti dulu melallui pengadilan pada tingkatannya. Harus kembali kepada tugas utama MK yang diatur dalam UUD 45 yaitu berkaitan dengan konstitusi, dengan sengketa lembaga negara, tidak lagi berkaitan dengan politik praktis memenangkan hasil pilkada. “ Ini kan politik praktis sekali, sehingga banyak orang tergoda,” tegas Pimpinan DPR Korinbang menambahkan. (DPR)