PNS Cabul Diberi Sanksi Tegas

Sumber : suaraenggangpost.blogspot.com

Sampang, Sayangi.com – Wakil Bupati Sampang, Madura, Jawa Timur Fadilah Budiono menyatakan, akan memberikan sanksi tegas kepada oknum PNS berinisial “AH” yang kini ditangkap polisi karena mencabuli anak kecil.

“Jelas yang bersangkutan akan kami sanksi, akan tetapi kami masih menunggu proses hukum yang dilakukan polisi,” kata Fadilah Budiono, Kamis (3/10).

Oknum PNS Pemkab Sampang berinisial “AH” yang ditangkap polisi karena mencabuli anak dibawah umur itu merupakan warga Jalan Merpati, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota, Sampang.

Menurut Wabup, sanksi yang bisa diberikan kepada oknum PNS yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau berbuat kriminal, bisa berupa teguran atau pemberhentian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas dinyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.

Selain itu, dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun’1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dalam Pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri antara lain ditentukan bahwa pemberhentian ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkara yang bersangkutan mendapat kekuatan pasti.

Menurut Wabup Fadilah Budiono, untuk menentukan sanksi yang tepat bagi PNS yang telah melakukan perbuatan cabul itu, pihaknya masih menunggu keputusan hukum dari pihak pengadilan.

“Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi kami untuk menjatuhkan saksi, apakah diberhentikan atau dibekukan pangkatnya,” katanya menjelaskan.

Penangkapan oknum PNS dalam kasus pencabulan anak di bawah umur itu bermula dari laporan orang tua korban mengenai aksi pencabulan yang dilakukan AH tersebut ke Mapolres Sampang beberapa waktu lalu.

Polisi selanjutnya melakukan penyidikan atas kasus dugaan pencabulan itu dengan memeriksa korban dan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian itu. Setelah dirasa cukup dan didukung sejumlah alat bukti yang terkumpul, polisi selanjutnya menangkap pelaku di rumahnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.

Kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Sampang ini merupakan yang kedua.

Anggota Komisi A DPRD Sampang, M Hasan Ahmad alias Ihsan (44), sebelumnya juga terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian karena terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur dengan alasan akan menikahinya secara siri.

Hanya saja, korban politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan warga Sampang, melainkan di luar Pulau Madura, yakni di Surabaya.

Modus yang dilakukan yakni dengan janji akan menikahi secara siri. Tiga orang korbannya masih duduk di bangku kelas 2 SMP. (Ant)