Elan Budiantoro: Banyak Orang Salah Paham Tentang SKK Migas

Foto : Sayangi.com/doc

Stigma negatif langsung terbentuk di publik, pasca penangkapan Kepala SKK (satuan kerja khusus) pelaksana kegiatan usaha hulu Migas Rudi Rubiandini oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) . Lembaga pengganti BP Migas ini menerima banyak hujatan dari berbagai kalangan, mulai dari tudingan sebagai sarang koruptor hingga cap tidak nasionalis karena dianggap terlalu pro dengan perusahaan migas milik asing.

“Tuduhan itu gak betul. Terlalu banyak orang yang salah paham tentang SKK Migas,” kata Ka Humas SKK Migas Elan Budiantoro, dalam wawancara khusus dengan sayangi.com, Rabu (2/10). Berikut petikannya.

Penangkapan Rudi Rubiandini oleh KPK membuat banyak masyarakat marah terhadap SKK Migas. Bagaimana para pegawai di sini menyikapinya?

Operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Pak Rudi pada 13 Agustus 2013, terus terang membuat kami di sini merasa terguncang secara emosional. Saya tidak bisa berkomentar terhadap substansi masalahnya, karena sudah masuk ranah hukum. Kita serahkan saja ke proses hukum di KPK . Yang pasti, publik juga harus mengerti bahwa ini adalah kasus perorangan, bukan bagian dari institusi.

Kasusnya memang perorangan. Tapi banyak masyarakat menganggap bahwa lembaga ini adalah sarang koruptor?

Sebetulnya tidak seperti itu. Mungkin ada 1 atau 2 oknum yang bersalah, tapi di sini ada 700 lebih pegawai yang bekerja sungguh-sungguh menjalankan amanat konstitusi. Meski begitu, kami semua sadar terhadap image buruk yang terbentuk di masyarakat. Kami peka terhadap sorotan masyarakat. Karena itu, pasca kasus Pak Rudi, kami melakukan banyak perbaikan.

Perbaikan apa saja?

Ada beberapa perbaikan strategis yang dilakukan Pak Widjonarko sebagai plt Kepala SKK Migas. Pertama, dari 7 pejabat setingkat deputi, 3 orang direposisi. Dua pejabat baru yang diangkat adalah beliau yang pernah bertugas di KPK, yakni Budi Ibrahim sebagai pengawas internal dan Lambok Hutauruk sebagai deputi dukungan bisnis. Kedua, pejabat di SKK Migas dilarang merangkap menjadi komisaris di BUMN. Jadi lebih fokus bekerja di sini. Ketiga, peningkatan apa yang kita sebut dengan whistle blower system.

Apa yang digaris bawahi dari peningkatan whistle blower system di SKK MIgas?

Kita dorong para pekerja disini bersikap pro aktif untuk segera meniup peluit begitu melihat ada rekannya yang korupsi atau menyimpang. Jargonnya adalah Kawal (buka, bawa, laporkan). Maksudnya, siapapun pegawai yang punya bukti tentang tindak pidana korupsi di sini, segera buka, bawa buktinya, dan laporkan. Juga ada kotak whistle blower di lantai 35, di bawah tanggung jawab pak Budi Ibrahim sebagai mantan orang KPK.

Bagaimana dengan anggapan bahwa cost recovery itu banyak mark-up. Jangan-jangan ada kerjasama dengan pejabat di SKK Migas?

Proses audit di sini berlapis-lapis. Pertama, ada pre-audit yakni pemeriksaan pada saat perencanaan. Kedua, current audit, pemeriksaan saat pelaksanaan. Ini dibagi dua, yakni audit teknis dan audit finansisal. Semua diperiksa, harus sesuai dengan dokumen perencanaan. Baik pengadaan, spek yang digunakan, dan sebagainya. Ketiga, final report, kita cek semuanya. Apa yang tidak sesuai dengan perencanaan dan kinerja di lapangan, langsung cut tidak bisa masuk komponen cost recovery. Setelah itu masih ada lagi audit dari BPKP dan BPK. Bisa saja perusahaan kontraktor migas berbuat curang dengan menambah-nambah komponen cost recovery. Tapi dengan audit yang berlapis seperti itu, kecurangan bisa dieliminasi. Bisa ditekan sekecil mungkin.

Berapa perusahaan migas yang saat ini di bawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas?

Semuanya ada 321 perusahaan kontraktor kontrak kerjasama (K3S). 75 perusahaan sudah fase berproduksi, 246 sisanya masih fase eksplorasi atau belum berproduksi.

Sebagian besar perusahaan milik asing?

Jujur iya, terutama yang masih dalam fase eksplorasi atau belum berproduksi. 75 perusahaan yang sudah berproduksi itu campuran, ada yang sepenuhnya milik asing, kerjasama Pertamina dengan perusahaan asing, dan ada yang sepenuhnya dimiliki Pertamina MP. Saya ingin mengoreksi, kemarin di beberapa media ada tersebar peta cadangan migas Indonesia, benderanya seluruhnya asing. Peta itu sangat menyesatkan. Masak tidak ada bendera merah putihnya. Padahal, Pertamina itu menguasai 49% wilayah kerja yang mencakup 142 Km2. Mulai dari Pendopo dan Prabumulih di Sumsel, Bunyu di Kalimantan, sampai Sorong.

Bagaimana rasio produksi antara Pertamina dan perusahaan K3S milik asing?

Pertamina memproduksi 130 ribu barel/hari minyak bumi, dari total lifting minyak kita saat ini sebesar 830 ribu barel. Untuk minyak bumi nomor satu Chevron, nomor dua Pertamina. Untuk gas nomor satu Total, nomor dua Pertamina. Dan untuk Pertamina kita berikan privilige sebagai perusahaan negara yang harus dibela. Bagi hasilnya lebih besar dari K3S milik asing.

Banyak orang meragukan data lifting minyak nasional yang 830 ribu barel itu. Ada yang menyebut, angka yang riil mestinya lebih besar?

Tuduhan itu terlalu naif. Semua data produksi itu ada hitung-hitungannya yang jelas. Terinci. Setiap lifting minyak ada berita acara yang disaksikan dan ditandatangani oleh beberapa institusi.

Bagaimana dengan tuduhan ada kebocoran lewat penyaluran minyak di tengah laut?

Infrastruktur apa yang mereka gunakan untuk mengalirkan minyak ke kapal? Apalagi kalau gas. Semua pipa yang ada kan milik negara. Intinya produksi minyak dan gas yang dilaporkan itu semua ada catatannya. Setiap sumur minyak ada laporan lifting harian. Ini sekian, sumur ini berkurang sekian karena ada masalah teknis, semua tercatat dengan rinci.

Apa peran SKK Migas dalam perpanjangan kontrak K3S?

Perpanjangan kontrak wewenang pemerintah. Sesuai dengan PP 35, satu perusahaan K3S yang kontraknya akan habis, dapat mengajukan usulan perpanjangan kontrak secepatnya 10 tahun sebelum kontrak berakhir dan selambat-lambatnya 2 tahun. SKK Migas hanya memberikan evaluasi dan pertimbangan. Apa untung rugi bagi negara kalau diperpanjang atau ditolak. Pertimbangannya luas, mulai dari aspek legal, bisnis, dan teknis di lapangan.

Kita ambil contoh Blok Mahakam yang tahun 2017 kontrak Total akan habis. Banyak kalangan mendesak supaya tahun 2017 langsung saja dialihkan ke Pertamina?

Kontrak Total akan habis pada tahun 2017, tapi perusahaan itu sudah membuat kontrak ekspor gas ke Jepang sampai tahun 2022. Kontrak itu dibuat semasa K3S masih dibawah pengendalian pertamina, jauh sebelum ada BP Migas atau SKK Migas. Harus ada soft landing transition agar kapasitas produksi gas di Blok Mahakam tetap terjaga sampai tahun 2022. Kalau tidak, kita harus ambil gas dari tempat lain untuk diekspor ke Jepang dan itu bisa lebih mahal. Untuk memutus kontrak dengan Jepang juga tidak mungkin karena kita bisa dituntut seperti dalam kasus Karaga Bodas. Dalam kasus Karaga Bodas, Pertamina harus membayar denda sampai 300 juta Dolar AS.

Apa yang dimaksud dengan soft landing transition?

Perlu dibuat masa transisi selama 5 tahun, dari 2007 s/d 2012. Dibuat kerjasama antara operator saat ini, yakni Total dan mitranya, dengan Pertamina. Indonesia punya dua pengalaman buruk soal perpanjangan kontrak wilayah kerja ini. Pertama, kasus Coastal Plan Pekanbaru (CPP) di Riau, pada masa Pemerintahan Gus Dur. Chevron mengajukan usulan perpanjangan kontrak tapi ditolak Gus Dur dan langsung dialihkan ke perusahaan nasional, 50% sahamnya ke Pertamina dan 50% BUMD. Begitu dialihkan, produksi CPP anjlok dari 70 ribu barel per hari menjadi 15 ribu barel.

Kasus kedua?

Kasus yang hampir sama terjadi di WMO (West Madura Offshore). Semula operatornya adalah Codeco dengan produksi di angka 30 ribu barel per hari. Tahun 2012 habis masa kontrak, tapi sampai H-1 baru diputuskan untuk dialihkan ke Pertamina. Apa yang terjadi? Produksinya turun sampai 14 ribu barel, lalu 6 ribu barel, dan sampai sekarang walaupun bisa naik tapi belum bisa mengembalikan tingkat produksi seperti saat dikerjakan operator lama. Perlu diketahui, ladang migas yang hari ini berproduksi itu adalah hasil effort dua atau tiga tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang proses produksi mandek karena ketidakjelasan perpanjangan kontrak, dampaknya akan terlihat beberapa tahun kemudian.

Untuk Blok Mahakam, agar tidak mengulangi kasus yang dialami CPP di Riau dan WMO di Madura, ada usulan masa transisi 5 tahun sampai 2022. Setelah itu silahkan sepenuhnya diambil alih Pertamina. Jadi isunya bukan semata-mata perusahaan nasional atau bukan nasional. Pertimbangan yang kami sampaikan soal masa transisi ini adalah untuk kepentingan nasional. Masukan sudah diberikan, bolanya sekarang ada di Pemerintah.

Soal Lifting minyak Indonesia yang terus merosot, apa ada prospek untuk naik lagi?

Tahun ini kan sudah dicanangkan zero decline. Akhir tahun 2014 lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1 juta barel per hari. Ada penambahan sekitar 165 ribu barel per hari dari lapangan Banyu Urip di Cepu. Sahamnya dimiliki Pertamina 45%, Exon Mobil 45%, dan 10% BUMD. Kita optimis karena proyeknya sudah dimulai sejak 2008, mulai dari perizinan, pembebasan tanah, pembangunan prosecing fasility, pasang pipa darat, bangun pipa bawah laut, membangun tambatan kapal gudang terapung, bangun pelabuhan gudang terapung tempat kapal tanker loading, lalu bangun infrastruktur jalan, bendungan, perumahan pekerja, dsb. Semua itu sudah dikerjakan dan akan selesai pada juli 2014. Bisa mencapai peak kira-kira di akhir 2014.

Selain Banyu Urip, ada lagi?

Banyak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa era ke depan adalah era gas. Ini berdasarkan dari 75 K3S yang sudah produksi, belum termasuk 246 K3S yang sedang mencari. Suka atau tidak suka kita harus segera melakukan proses konversi dari BBM ke gas. Kalau tergantung pada BBM, produksi minyak kita tidak akan mampu mengimbangi konsumsi BBM yang terus melonjak. (bb)