Legislator: Usut Dugaan Suap Lainnya di MK

Foto: DPR

Banda Aceh, Sayangi.com – Anggota DPR RI Teuku Riefky mendesak pihak penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan kasus suap lainnya yang kemungkinan juga terjadi di Mahkamah Konstitusi.

“Kami berharap kasus dugaan suap itu dapat dituntaskan dengan cepat serta mengusut dugaan suap sengketa pilkada daerah lainnya yang merugikan pilihan masyarakat terhadap para calon kepala daerah,” katanya yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu juga mengapresiasi kerja KPK dan mendorong untuk terus membongkar dugaan adanya makelar kasus sengketa Pilkada di MK, termasuk mendalami sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan putusan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS daerah itu.

Riefky menjelaskan, rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu bupati/wakil bupati Kabupaten Lebak yang dimenangkan oleh pasangan Iti Oktavia-Ade Sumardi yang diusung Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, PPP, PKS dan PPNU.

Namun, kata dia, kemenangan itu telah dibatalkan oleh MK pada 8 September 2013 atas gugatan pasangan Amir Hamzah-Kasmin yang diusung Partai Golkar.

“Kami berharap ke-8 hakim MK juga dapat segera mengembalikan krebilitas MK di mata publik dengan mengambil langkah konkrit, seperti membentuk Majelis Kehormatan,” tegasnya.

KPK menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka penerima suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Kalteng) dan Lebak (Banten) bersama dengan sejumlah tersangka lain.

Tersangka lain yang diduga menerima suap dalam perkara pilkada Kabupaten Gunung Mas adalah Chairun Nisa, sedangkan pemberi adalah Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Cornelis Nalau dari pihak swasta.

KPK menyita uang senilai 284.050 dolar Singapura dan 22.000 dolar AS yang dimasukkan dalam beberapa amplop coklat dengan total uang yang dihitung dalam rupiah mencapai Rp3 miliar saat dilakukan penangkapan di rumah dinas MK. (