DKI Harus Moratorium Penjualan Kendaraan

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Mobil murah bakal membanjiri Jakarta. Otomatis kemacetan semakin tidak dapat terbendung. Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat harus memberlakukan dua moratorium yaitu moratorium penjualan kendaraan pribadi dan pengembangan jalan di ibu kota. Demikian diutarakan Anggota Koalisi Transportation Demand Management (TDM), Ahmad Safrudin.

“Kami merekomendasi strategi push dan pull untuk mengurangi kemacetan Jakarta,” katanya, saat diskusi bertajuk Kapan Saatnya Pengendalian Kendaraan Pribadi antara ERP dan Pengaturan Ganjil Genap, di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (3/10).

Menurutnya strategi “push” dilakukan dengan cara mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor. “Pemerintah baik pusat maupun daerah harus berani memoratorium penjualan kendaraan pribadi dan moratorium pengembangan jalan,” ujarnya.

Terlebih belakangan pemerintah membuat kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah. Kebijakan ini jelas akan berdampak pada kemacetan Jakarta yang akan lebih parah lagi.

“selain dua strategi itu, harus pula diberlakukan ERP (electronic road pricing) dan manajemen parkir dengan tarif yang setinggi-tingginya,” tegasnya.

Strategi lainnya yang harus diterapkan adalah strategi “pull”. Strategi ini berupa menambah ketersediaan transportasi massal, serta sarana lain bagi pejalan kaki.

Hal serupa dikatakan Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Ellen Tangkudung. Seharusnya Pemprov DKI berani mengambil tindakan moratorium pengembangan jalan. Sebab, penambahan rasio jalan tidak menjadi solusi bagi kemacetan di Jakarta.

Kondisi tersebut sesuai hasil survei yang dilakukan oleh MTI terhadap Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M. Hasil survei menyatakan pada jam-jam sibuk, hampir separuh JLNT tersebut mengalami kemacetan total.(GWH)