PGK: Penangkapan Akil Bisa Jadi Skenario Pemilu 2014

Foto: sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Umum DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Ade Reza mengaku khawatir pasca-penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Pasalnya, MK merupakan lembaga yang tidak dipisahkan dengan proses politik, dan keputusannya bersifat final dan mengikat.

Selain itu, kekhawatiran kandidat doktor Universitas Indonesia ini karena dari semua komposisi Hakim Konstitusi terdapat wakil dari politisi. Seperti diketahui, sembilan hakim konstitusi terdiri dari perwakilan tiga lembaga, yakni tiga orang merupakan hakim karir dari Mahkamah Agung, tiga orang mewakili dari pemerintah, dan tiga orang dari DPR. Komposisi ini kata Reza merupakan kekuatan politik yang ada yang membentuk kekuatan MK.

“Ini bisa jadi ada kaitannya dengan skenario Pemilu 2014. Fakta bahwa MK dari kekuatan politik sebenarnya karena masih ada dari politisi. Kenapa enggak profesional semua?” kata Ade dalam Diskusi “Situasi Hukum Nasional Pasca-Penangkapan Ketua MK” yang dilaksanakan oleh DPP PGK di Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Landasan lainnya kata dia, karena banyaknya fakta permainan dalam sengketa Pilkada yang mulai disuarakan beberapa calon kepala daerah yang dikalahkan oleh MK.

“Saya khawatir penangkapan Ketua MK memiliki mata rantai yang panjang, yang membuat kepentingan rakyat sering kali dikalahkan. Fakta jika utusan Pilkada masih ada permainan,” ungkapnya.

Oleh karenanya, selain mengusulkan perlunya reformasi di tubuh MK, ia juga minta DPR agar memerhatikan serius keberadaan MK, terutama setelah penangkapan Akil Mochtar.

“Ini bisa jadi ada desain terkait Pemilu 2014. Kalau kredibiltas enggak segera dipulihkan, saya khawatir akan mengganggu kredibiltas MK. DPR harus memerhatikan masalah ini secara serius,” paparnya.

Hadir sebagai pembicara lainnya, anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul. Acara ini juga langsung dipimpin Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi.

Menanggapi kekhawatiran Ade ini, Ruhut merespon secara positif. Ruhut juga setuju dengan opsi reformasi MK.

Menurut Ruhut, komposisi hakim di MK memang perlu diganti dengan orang-orang profesional, seperti yang mewakili LSM, akademisi, dan kalangan pers.

“Saya kira akademisi banyak, ahli-ahli (hukum) banyak,” jelas Ruhut.