Sarimuda Laporkan Indikasi Suap Incumbent ke MK

Foto: Sayangi.com/Ardhy

Palembang, Sayangi.com – Mantan Calon Wali Kota Palembang, Ir Sarimuda, yang kemenangannya dibatalkan oleh sidang Mahkamah Konstitusi ketika dipimpin oleh Akil Mochtar, menyatakan telah melaporkan indikasi penyuapan MK terkait pemenangan sengketa pilkada Kota Palembang 2013 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita sudah melaporkan indikasi kecurangan dengan menyuap MK ke KPK ,” katanya kepada Sayangi.com di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, ketika baru mendarat dari Jakarta, Jumat (4/10).

Menurut Sarimuda indikasi kecurangan terhadap oleh pihak incumbent dapat dilihat ketika ada kejadian penangkapan oknum PNS Pemkot Palembang yang membawa uang dalam jumlah sangat besar di dalam sebuah koper dan ditangkap oleh petugas di Bandara.  “Menurut pengakuan oknum tersebut uang itu akan dipakai untuk membeli alat berat, Tapi itu tidak masuk akal. Lazimnya, pembelian atau pengadaan seperti itu dilaksanakan melalui pihak ketiga dan ditenderkan,” jelas Sarimuda

Oleh karena itu, lanjut Sarimuda, dia menduga kuat uang tersebut merupakan upaya untuk menyuap MK.

Selain itu, ujar Sarimuda, sebelum sidang keputusan MK tersebut, dirinya telah mengetahui akan kalah dengan selisih suara sekitar 23 suara. “Saya dihubungi dari seseorang yang enggan disebutkan namanya serta adanya utusan MK yang menghubunginya yang menawarkan kemenangan di MK dengan menyiapkan uang 10-15 milyar,” kata Sarimuda.

Ditambahkan oleh Sarimuda, bahwa dia tidak menanggapi hal tersebut dan tidak mau menyetorkan uang kepada siapapun agar kasus sengketa pemilukada Palembang dapat ia menangkan. “Tidak, saya tidak pernah menyetor uang itu. Kepada orang yang mengaku suruhan MK itu, saya katakan tidak ada uang sebanyak itu,” aku Sarimuda.

Mengenai proses hukum terkait pembatalan SK 35 KPU Palembang tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih dengan SK Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Nomor 38, Sarimuda mengatakan, saat ini masih diproses di Bareskrim Mabes Polri. Dalam waktu dekat kemungkinan akan ada penetapan tersangka.

Dia juga sudah memasukkan gugatan ke PTUN Jakarta dengan tuntutan pembatalan SK Mendagri No. 38 yang dasarnya membatalkan SK 35 padahal di pihak MK sendiri tidak sama sekali membatalkan SK 35 tersebut. “MK tidak membatalkan SK 35, KPU Palembang yang membatalkan dengan SK 38 Mendagri untuk itu saya memasukkan gugatan ke PTUN Jakarta guna menuntut keadilan,” harapnya.

“Saya patut bersyukur jika sampai hari ini SK 35 itu tidak dibatalkan oleh MK tetapi hanya dibatalkan oleh KPU Kota Palembang dan saya sudah melaporkan hal itu ke Bareskrim dan sekarang dalam proses penyidikan,dengan dalam waktu dekat mudah mudahan akan ada tersangka,”pungkasnya.

Terkait langkah hukum selanjutnya, Sarimuda pun menjelaskan, dengan tertangkapnya ketua MK, dirinya akan terus mencari kebenaran dari pemilukada Kota Palembang.

“Saya sudah mengajukan gugatan ke PTUN di Jakarta sejak dua minggu yang lalu yang isinya meminta pembatalan SK Mendagri tentang pelantikan walikota dan wakil walikota Palembang,” jelas Sarimuda. (VAL)