PDIP Dukung Hapus Kewenangan MK Terkait Pilkada

Foto: Sayangi.com/Nurfahmi

Semarang, Sayangi.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan dan memperjuangkan penghapusan ketentuan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian mendukung Mahkamah Agung yang mengadilinya, sebagaimana termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada.

“Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) pun dibatasi kewenangannya sabagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada Antara di Semarang, Jumat malam.

Hal itu, menurut Tjahjo, berbeda dengan ketentuan tentang Mahkamah Agung (MA) pada Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam frasa “dan mempunyai wewenang lainnya” sehingga kewenangan MK yang diberikan oleh UU untuk mengadili sengketa pilkada harus dihapuskan.

Dalam Ayat (1) Pasal 24A UUD 1945, disebutkan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun kewengan MK, antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, berwenang memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Namun, hal itu tidak terkait dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945,” kata Tjahjo yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. (ANT)