Yusril : Tak Etis MK Uji UU Tentang Dirinya Sendiri

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat.

“Langkah Presiden SBY untuk mengeluarkan perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK adalah langkah yang tepat untuk atasi krisis yang melanda MK,” ujar Yusril di Jakarta, Sabtu (5/10).

Menurut dia, mustahil jika ada lembaga negara tanpa ada yang mengawasi. Yusri mengusulkan agar Komisi Yudisial (KY) kembali diberi wewenang mengawasi hakim MK seperti yang telah diatur UU, namun dibatalkan oleh MK sendiri.

“MK memang berwenang menguji UU apa saja, termasuk menguji UU yang mengatur dirinya. Namun, MK harus menahan diri dan menjunjung tinggi etika agar tidak menguji UU yang berkaitan dengan MK sendiri. Tindakan seperti itu tidak etis,” lanjut dia.

Yusril menambahkan ada kesan kuat MK ingin menjadi superior. Hal tersebut terjadi sejak zaman kepemimpinan Jimly, sehingga setiap UU yang membatasi MK mau mereka batalkan.

“Termasuk kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK.” Perpu tersebut, lanjut dia, hendaknya mengatur pencabutan kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, dengan masa transisi tertentu.

Dia mengharapkan jika nanti perpu sudah disahkan DPR menjadi UU, maka MK jangan lagi menguji UU yang mengatur dirinya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sedang menyiapkan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang (perpu) yang diantaranya akan mengatur persyaratan, aturan dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden merasa hal itu penting dilakukan karena sesuai dengan semangat UUD 1945. Presiden dalam waktu dekat akan meminta masukan dari DPR dan Mahkamah Agung. (Ant)