Ini Syarat Koruptor Yang Layak Dihukum Mati, Versi Gerindra

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menyatakan, usul untuk menghukum mati koruptor tidak bisa disamaratakan atau digeneralisasi karena harus dilihat berdasarkan kasus yang terjadi.

“Hukuman mati ini pantas diberikan pada seorang terpidana yang terbukti sebagai dalang dari tindak pidana korupsi besar,” kata Martin di Jakarta. Martin menjelaskan, semakin besar dampak yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan juga harus semakin berat.

Selain itu, Martin merasa bahwa vonis hukuman mati untuk koruptor harus dilihat berdasarkan peranan terpidana dalam kasus tersebut. Bila terpidana hanya terseret dan mengakibatkan kerugian negara dalam skala kecil, maka sebaiknya dipertimbangkan saja. “Tapi kalau dia otaknya dan dianggap panutan masyarakat dan dia korupsi maka pantas dia dihukum mati,” jelas Martin.

Sebelumnya pada Kamis (26/9) Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyebutkan perlunya penerapan hukuman mati untuk para koruptor agar menimbulkan efek jera. Dia menyatakan, kasus korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan, sehingga pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya, bahkan koruptor kelas kakap harus dihukum mati agar menimbulkan efek jera.

Sehubungan dengan usul ini, Gerakan Indonesia ASA mengusulkan perlunya revisi terhadap undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlunya memasukkan klausul hukuman mati bagi koruptor dalam Rancangan KUHP yang kini sedang dibahas DPR. (MSR/ANT)