Soal Perpu Penyelamatan MK, Mahfud Setuju tapi Jimly Menolak

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menanggapi berbeda rencana Presiden RI mengajukan Perpu yang akan mengatur penyelamatan lembaga MK. Mahfud MD menyatakan persetujuannya terhadap Perpu tersebut, sementara Jimly Asshiddiqqie menyebut Perpu yang disiapkan oleh presiden tersebut inkonstitusional.

Mahfud MD menjelaskan bahwa presiden memang memeiliki kewenangan untuk mengajukan Perpu. Apalagi saat ini kondisi MK dianggap genting.
“Menurut saya saat ini keadaan cukup genting, kalau dibiarkan gawwat. Kalau saya mendukung (Perpu, red), tapi pasti ada yang tidak mendukung”, kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu (5/10).

Pendapat berbeda dilontarkan oleh Jimly Asshiddiqqie. Menurutnya, langkah membuat Perpu itu tidak tepat, emosional dan inkonstitusional. Jimly menilai tidak nyambung antara masalah yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan.

“Ini tidak nyambung. Kalau soal masyarakat marah tentu harus dimaklumi, tapi kita tidak boleh menjadikan emosi sesaat sebagai sumber referensi dalam membuat Perpu”, kata Jimly

Seperti diberitakan, Presiden SBY berencana mengajukan Peraturan Pemerintah Penggaanti Undang-Undang (Perpu) kepada DPR RI yang antara lain akan mengatur syarat, aturan, dan mekanisme pemilihan hakim MK. Dalam Perpu, Presiden menganggap perlu untuk diatur pengawasan proses peradilan di MK. Menurut SBY, Komisi Yudisial pantas diberi kewenangan untuk mengawasi MK. Selain itu, MK diharapkan melakukan audit internal, bahkan dipandang perlu juga ada audit eksternal oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu.

Presiden mengumumkan rencana tersebut setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara yaitu  Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua KY, dan Ketua BPK di Kantor Kepresidenan, Sabtu (5/10) sore. MK sendiri sebagai salah satu lembaga negara tidak diundang dalam pertemuan tersebut. (S2)