Marzuki Alie: Politisi Hobinya Jangan Hanya Memotret

Foto: Sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengecam banyaknya politisi yang lebih suka “memotret” ketimbang mencari solusi atas permasalahan bangsa ini.

Yang dimaksud dengan “memotret” di sini, menurut Marzuki, adalah mengeluarkan statement tanpa melihat secara komplet apa yang sebenarnya terjadi. “Semua orang hanya mencari popularitas lewat statement-statement-nya,” ucap sang Ketua DPR yang suka bicara blak-blakan ini.

Pernyataan Marzuki tersebut diungkapkan saat tampil sebagai pembicara di acara diskusi publik bertajuk “Kepemimpinan Demokrasi dan Potret Hukum Indonesia”, yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK), di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta Selatan. Selain Marzuki Alie, hadir sebagai pembicara di acara tersebut, DR. Irman Putra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara) dan Tamma S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan bertindak sebagai moderator yang mengarahkan diskusi, Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi.

Komentar Marzuki tentang politisi yang hobi mencari popularitas lewat statement-statement-nya, sebenarnya bisa ditarik juga sebagai warning terhadap gejala belakangan ini. Khususnya pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu. Begitu banyak terpampang di media, komentar-komentar para politisi maupun ahli hukum – kadang terbaca kontroversial – terkait peristiwa menggegerkan itu.

Namun Marzuki sendiri lebih suka fokus perihal komentar-komentar negatif yang terkait kinerja DPR. “Mereka, tukang-tukang potret itu lebih suka bicara tanpa solusi. Misalnya, bilang DPR jelek, DPR tak lagi dipercaya rakyat. Tapi tak pernah bicara mengapa DPR jelek dan mengapa kepercayaan rakyat terhadap DPR terdegradasi. Dan yang paling penting, bagaimana caranya mengatasi semua itu,” tegas Marzukie.

Padahal, tambah Marzukie, di DPR sendiri banyak masalah yang tak dimengerti orang luar. Banyak mekanisme yang belum dipayungi dengan undang-undang. Misalnya, bagaimana cara penyaluran aspirasi dari masyarakat kepada DPR. Termasuk aspirasi tentang lembaga-lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi. “Selama ini, hal itu belum diatur lewat undang-undang, sehingga kadang kita di DPR sendiri bingung harus bagaimana,” tandas politisi Partai Demokrat itu.

Karena tak diatur undang-undang, akhirnya banyak aspirasi dari masyarakat yang masuk lewat “jalan belakang” maupun lewat Badan Anggaran. Sehingga sering terjadi deal-deal yang tak bisa terdeteksi. “Padahal, itu ilegal,” ucap Marzuki. Itu sebabnya, payung undang-undang soal mekanisme menyampaikan aspirasi ini penting untuk segera diatur, agar kepercayaan masyarakat terhadap DPR tidak terus terdegradasi.

Marzuki juga menginginkan evaluasi mekanisme fit dan proper test di DPR RI, terhadap calon-calon pengisi jabatan publik di legislatif dan Kepolisian, yang justru membuat calon-calon pimpinan di lembaga-lembaga itu merasa tak nyaman, dan ujung-ujungnya tak mandiri. “DPR jadi menakutkan, masak polisi dibentak-bentak di Komisi III, ‘kan enggak benar.”

Terakhir, kembali Marzuki mengingatkan, siapapun di luar sana – terutama politisi yang gemar mempolitisasi banyak hal – agar bisanya tidak hanya memotret dan terus memotret. “Memotret itu gampang. Tinggal bawa kamera. Mencari solusi itu yang susah,” ajak Marzuki. (MSR)                

[iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/Mjv3slNRfXE” frameborder=”0″ allowfullscreen ]