Irman Putra Sidin: SBY Terlalu Cepat Mengeluarkan Keputusan

Foto: Sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Ahli Hukum Tata Negara Dr. Irman Putra Sidin mengkritisi lima langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi yang diambil oleh Presiden SBY. Irwan menilai pemerintah terlalu tergesa-gesa mengambil langkah tersebut.

“Saya kemarin sebenarnya sangat berharap ketika para pengambil kebijakan di Republik ini berkumpul, harusnya jangan dikeluarkan lima langkah itu, jangan dulu. Karena kalau dia mengeluarkan langsung lima langkah ini, maka ini menghilangkan kesempatan (yang muncul) ketika para pelaku kekuasaan itu ngumpul. Yang ngumpul itu para pemegang kekuasaan semua. Sehingga bisa dilakukan suatu perubahan yang masif, ” ujar Irman.

Dia mengemukakan itu dalam diskusi publik bertajuk “Kepemimpinan Demokrasi dan Potret Hukum Indonesia”, yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK), di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta Selatan. Dalam diskusi itu, hadir juga Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Tamma S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan bertindak sebagai moderator yang mengarahkan diskusi, Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi.

Namun yang diharapkan Irman tak menjadi kenyataan. Irman menyarankan, seharusnya Presiden SBY membuat tim kecil terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. “Seharusnya buat aja Pokja (kelompok kerja) kecil, ” jelasnya. “Negara ini bisa habis energinya kalau hanya mengurusi masalah seperti ini terus-menurus dan rakyat akan mulai merenung untuk apa ada negara,” imbuhnya. Menurut Irman, untuk saat ini, yang harus diutamakan adalah etika hukumnya dulu, bukan law enforcement.  

Sebelumnya Presiden SBY menyampaikan lima langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK).  Pertama, memberhentikan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dari jabatannya. Kedua, Presiden berencana mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) kepada DPR-RI,  yang antara lain akan mengatur syarat, aturan, dan mekanismie pemilihan Hakim MK. Perpu tersebut disusun berdasarkan masukan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Dalam Perpu tersebut, Presiden menganggap perlu untuk diatur pengawasan proses peradilan di MK. Menurut SBY, Komisi Yudisial pantas diberi kewenangan untuk mengawasi MK sebagaimana pengawasan hakim dari lembaga peradilan lainnya. Ketiga, dalam fase konsolidasi, MK diharapkan melakukan audit internal. Bahkan dipandang perlu juga ada audit eksternal oleh lenbaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu.

Keempat, persidangan MK diharapkan berjalan dengan hati-hati, jangan ada penyimpangan baru. “Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Bayangkan kalau ada salahnya. Bayangkan kalau ada korupsinya, “ujar SBY. Solusi kelima, Presiden dan para pemimpin lembaga tinggi negara berharap penegakan hukum oleh KPK terhadap Akil Mochtar dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan konklusif. “Ini penting  agar kepercayaan segera pulih,” ujar Presiden SBY. (RH)

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/1lYwiXMPQvM” frameborder=”0″ allowfullscreen ]