MK Harus Dipertahankan

Foto: sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Menanggapi rencana Presiden RI mengajukan Perpu yang mengatur penyelamatan lembaga MK, Peneliti Indonesia Corruption Watch Tamma S Langkun mengungkapkan persetujuannya. Dia menyebut bahwa MK harus diselamatkan dan tidak boleh dibubarkan.

Dalam acara diskusi bertajuk ‘Kepemimpinan Demokrasi dan Potret Hukum Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) di Sekretariat PGK, Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43, Jakarta Selatan, Minggu (6/10), Langkun yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa sangat tidak rasional bila kesalahan yang dilakukan oleh personal harus mengorbankan lembaganya.

“Itukan kesalahan personal. Jangan karena Akil, lalu MK dibubarkan. Itu tidak bagus pula. MK harus terus dipertahankan seperti halnya KPK,” katanya adalam acara yang dihadiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan pakar hukum tata negara Dr Irman Putra Sidin.

Pada diskusi yang dimoderatori Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi ini, Langkun merekomendasi agar dalam upaya membersihkan MK, KPK juga harus mau menelusuri delapan Hakim Konstitusi lainnya. Dia percaya, ada keterlibatannya juga.

“Jadi tidak mungkin satu disuap, sementara yang lainnya tidak kebagian. Jadi KPK harus mencoba untuk memeriksa delapan hakim lainnya,” katanya.

Untuk memperbaiki MK, Langkun menyarankan agar proses pemilihan hakim konstitusi melalui proses panitia seleksi (pansel), seperti halnya KPK.

“Tidak seperti sekarang. 3 dari DPR, 3 pemerintah dan 3 dari MA. Sudah selayaknya digelar dengan menggunakan pansel,” ujarnya.(GWH)