Yusril: Presiden Agar Terbitkan Perpu Terkait MK

Foto: antara

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra perbandangan bahwa cukup alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu), menyusul tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

“Kasus tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar adalah kejadian luar biasa yang bisa mendorong Presiden bertindak cepat memulihkan kepercayaan rakyat kepada MK,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui surat elektroniknya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, kalau Presiden memilih mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk merevisi UU tentang Mahkamah Konstitusi, maka akan memakan waktu lama.

Karena itu, penangkapan Ketua MK yang diduga menerima suap ini merupakan kejadian luar biasa.

“Peristiwa ini merupakan sebuah kegentingan yang bisa menjadi dasar bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu,” ucapnya.

Mantan Menteri Hukum dan Perundangan-undangan ini menambahkan, hal ikhwal kegentingan yang memaksa, tergantung pada pandangan subyektif presiden yang bertanggungjawab menerbitkan perpu.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar pemerintah bersama bersama semua lembaga tinggi negara segera bekerja keras memulihkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi yang terpuruk di mata rakyat.

“Kredibilitas MK saat ini sudah di titik nol, tetapi pemerintah jangan ikut-ikutan mendeligitimasi MK,” kata Bambang Soesatyo melalui surat elektroniknya di Jakarta, Minggu.

Menurut Bambang, fungsi MK dalam membuat keputusan-keputusan yang “legitimate” harus tetap ditegakan.

Sebelumnya, penyidik KPK menangkap Akil Mochtar bersama dua tamunya melalui operasi tangkap tangan di rumah dinasnya, Rabu (2/10) malam, yang diduga melakukan transaksi suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Penyidik KPK juga menangkap dua orang lainnya terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, serta dua orang lainnya terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

KPK kemudian menetapkan Akil Mochtar atas kasus dugaan suap pada sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis (3/10).

Setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka, Akil Mochter kemudian menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK dan dari hakim konstitusi, pada Sabtu (5/10).

Pengunduran diri Akil Mochtar tersebut diumumkan oleh para hakim konstitusi setelah menyelenggarakan rapat di MK, pada Sabtu tengah malam.