PDI Perjuangan Dukung Penerbitan Perpu MK

Foto: DPR

Semarang, Sayangi.com – Anggota Komisi III (Bidang Hukum) dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi demi menyalamatkan lembaga tinggi tersebut.

“Saya mendukung dengan dimasukkannya klausul terkait dengan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial dalam Perpu tentang MK,” katanya ketika dihubungi dari Semarang, Minggu.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva K. Sundari mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengeluarkan Perpu tentang MK.

Presiden berpendapat bahwa hal itu sesuai dengan semangat dan ketentuan dalam UUD 1945. “Saya juga berharap kewenangan pengawasan ini tidak kembali digugurkan ketika dibawa kembali ke MK,” kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (5/10).

Akan tetapi, lanjut Eva Kusuma Sundari, dirinya tidak setuju usulan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, khususnya terkait dengan mekanisme perekrutan hakim konstitusi yang tidak lagi melibatkan DPR RI.

Menurut dia, mekanisme tetap, tetapi ke depan tiga pintu harus mengintegrasikan perspektif antikorupsi dalam menilai kandidat-kandidat hakim MK. Misalnya, dengan menyertakan fakultas psikologi atau KPK untuk penyelenggaran psikotes guna menjajaki potensi integritas dan komitmen para kandidat hakim konstitusi.

“Dengan demikian, keputusan politik DPR, Presiden, Mahkamah Agung lebih akuntabel jika dikaitkan dengan upaya kita untuk memberantas korupsi. Hal ini perlu dilembagakan untuk seleksi-seleksi pejabat publik yang lain,” katanya.

Menyinggung solusi terkait dengan krisis kepercayaan terhadap MK hingga mendorong pergantian semua hakim konstitusi di MK, Eva menyatakan sependapat.

“Jadi, untuk solusi krisis ini, ganti semua hakim MK karena semua putusan kontroversial dan dicurigai suap akan diputuskan mekanisme panel. Jadi, semua tanggung jawab meski tidak terlibat suap,” katanya.

Eva juga menilai positif terhadap keputusan yang memberhentikan sementara Akil Mochtar sebagai Ketua MK.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden pemberhentian sementara Akil Mochtar sebagai Ketua MK pascapenangkapan yang bersangkutan oleh KPK pada hari Rabu (2/10).

“Saya dengan kewenangan yang saya miliki telah memberhentikan sementara saudara Akil Mochtar dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini saya lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Presiden. (ANT)