Batasi MK, Fungsikan Bawaslu & DKPP

Foto: sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan selama pemilihan kepala daerah masih dilakukan secara langsung, maka potensi sengketa tidak akan pernah hilang. Banyaknya sengketa inilah, maka pontensi penyuapan kepada Hakim Konstitusi sangat besar. Ini pula yang terjadi pada kasus yang menimpa Mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Untuk mengatasi mengurangi potensi penyuapan bagi hakim-hakim konstitusi, maka sudah selayaknya otoritas MK dikurangi.

“Wewenang MK harus dibatasi. Jangan seluruh sengketa pemilukada diselesaikan atau diputuskan di MK,” katanya dalam acara diskusi bertajuk ‘Kepemimpinan Demokrasi dan Potret Hukum Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) di Sekretariat PGK, Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43, Jakarta Selatan, Minggu (6/10).

Dikatakan Irman, lembaga Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bisa mengambil alih fungsi MK dalam sengketa pemilukada. “Sudah seharusnya, Bawaslu dan DKPP diberi kewenangan sengketa dan gugatan pemilu,” lanjutnya.(GWH)