PGK: Wacana Perpu SBY Sama Saja Mengkudeta MK

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Reza Haryadi menyayangkan munculnya wacana pembuatan Perpu, pascatertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.  

Apalagi wacana tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR-RI Marzuki Alie dalam pernyataannya hari ini, Minggu (6/10) di acara diskusi publik bertajuk “Kepemimpinan Demokrasi dan Potret Hukum Indonesia”, yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta Selatan. Hadir sebagai pembicara, Marzuki Alie (Ketua DPR-RI), DR. Irman Putra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara), Tamma S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Tampil sebagai moderator, Ketua Umum DPP PGK, Bursah Zarnubi.

Reza Haryadi di sela-sela diskusi menyatakan, wacana Perpu Presiden SBY tersebut sangat berbahaya. “Ini sama saja dengan langkah mengkudeta MK,” ujarnya, sembari menambahkan: “Terlalu cepat SBY mengambil langkah dengan berencana mengeluarkan Perpu terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mocthar. MK adalah lembaga yang diatur dalam konstitusi negara dan karenanya kalau hanya dengan perpu itu sama saja dengan mereduksi eksistensi MK. Apalagi MK kewenangannya adalah tertinggi dalam mengadili sengketa interpretasi UUD dan sengaketa Pemilu Kada.”  

Lebih lanjut, Reza yang juga kandidat doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia menegaskan, yang jadi soal saat ini bukan MK, tetapi ada oknum MK yang terlibat dugaan tindak pidana korupsi. Jangan sampai situasi ini justru mengarah pada upaya peniadaan MK. Menurut Reza, ada baiknya jika misalkan MK harus dievaluasi, maka mungkin saja MK tidak lagi mengadili perkara Pemilu, tetapi bisa saja ada lembaga lain yang diberi kewenangan itu. Sebab yang rawan dan berpotensi suap paling kuat adalah sengketa perebutan kekuasaan apalagi dalam model demokrasi seperti yang kita anut saat ini (pemilihan langsung).

Seperti diketahui, kemarin, Sabtu (6/10), Presiden SBY menyatakan akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), terkait seleksi hakim konstitusi di MK. Langkah itu dilakukan untuk merespons krisis di lembaga tinggi negara itu, menyusul tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. “MK memiliki keputusan yang mutlak dan final dan keputusannya harus dilaksanakan oleh semua pihak. Memahami semua hal yang terjadi saat ini, perlu dijalankan agenda dan langkah penyelamatan MK,” ucap Presiden, (5/10).

Menurut SBY, pengawasan 9 hakim MK harus dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Presiden berharap, pengawasan itu tidak lagi ditolak oleh MK. Kepercayaan masyarakat terhadap MK saat ini sangat rendah, dan diharapkan dengan langkan penyelamatan ini, kepercayaan kembali tumbuh terhadap MK. Terkait dengan Perpu, pemerintah akan segera mengirimkan aturan tersebut ke DPR, dan diharapkan bisa segera menjadi UU. (MSR)