SBY Bantah Mengeluarkan Perpu Lantaran Emosi

Foto: antara

Nusa Dua, Bali, Sayangi.com – Sesuai UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Rencana mengeluarkan Perpu terkait permasalahan di Mahkamah Konstitusi (MK) telah melalui proses kelembagaan, konsultasi, dan diskusi dengan pimpinan lembaga negara.

Menko Polhukan Djoko Suyanto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Hotel Sofitel, Bali, Minggu (6/10) sore, di sela-sela mendampingi Presiden SBY menjalani rangkaian kegiatan KTT ke-21 APEC.

“Tidak benar kalau ide dan niatan penetapan Perpu lahir hanya karena emosi dan ketergesaan. Ini telah melalui satu proses kelembagaan, menerima konsultasi, tukar pikiran, mendengarkan pandangan-pandangan maupun visi dari para kepala lembaga negara yang lain,” kata Djoko Suyanto.

Keterangan pers diberikan karena ada pandangan yang keliru atau mis-interprestasi rencana keluarnya Perpu tersebut. Menko Polhukam kemudian membacakan pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 yang membenarkan kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpu. Dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Ayat 2 menyebutkan, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Ayat 3, masih di pasal yang sama, menjelaskan, jika tidak mendapat persetujuan maka pemerintah harus mencabut peraturan itu. Akan tetapi kalau disetujui berarti Perpu itu sudah dinyatakan sebagai undang-undang.

“Melihat pasal 22 tersebut, justru Perpu itu adalah hak dan kewenangan Presiden di dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena itulah kewenangan yang diatur secara konstitusional oleh UUD 1945,” Djoko menegaskan.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddigie di media menyakan seolah-olah rencana pengeluaran Perpu terkait situasi di MK sebagai emosional dan tergesa-gesa. Djoko menyanggah hal tersebut. “Perlu disampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan kemarin itu, antara Presiden dan pimpinan lembaga negara, karena mereka memiliki keprihatinan yang sama, kesedihan yang sama, kekecewaan yang sama terhadap apa yang terjadi menyusul tertangkapnya Ketua MK,” Djoko menjelaskan.

“Sehingga di dalam forum itulah terjadi diskusi, terjadi pembicaraan yang sangat dalam terhadap permasalahan Mahkamah Konstitusi,” Menko Polhukam menambahkan.

Djoko mengingatkan, saat ini kita perlu menata kehidupan demokrasi yang lebih baik, harus ada check and balances. Harus ada suatu sistem dan pola pengawasan terhadap semua lembaga-lembaga negara. “Oleh karena itu, dalam forum kemarin, para kepala lembaga negara memiliki pandangan yang sama. Tidak ada sebuah lembaga negara manapun yang dibiarkan tidak diawasi atau tanpa pengawasan. Menurut istilah Presiden adalah tidak boleh ada lembaga negara manapun yang tidak terkontrol (uncheck) sebagai konsekuensi dari negara demokrasi,” ujar Djoko.

Kesimpulannya, lanjut Djoko, sebuah kehidupan yang dibiarkan tanpa pengawasan akan cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagaimana diketahui, sebelum bertolak ke Bali, Presiden SBY melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara mendiskusikan situasi di MK menyusul ditetapkannya Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersebut terkait dugaan suap dalam kasus keputusan terhadap hasil pilkada di dua kabupaten berbeda. (Presidenri.go.id)