Jimly: Forum Arisan Tidak Bisa Keluarkan Perpu

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi Jimly Asshiddiqqie tetap tidak setuju dengan rencana presiden pengeluaran Perpu untuk menyelamatkan MK. apalagi jika kebijakan tersebut didasarkan pada hasil rapat koordinasi pimpinan lembaga negara yang menyerupai arisan.

“Saya tegaskan, forum rapat koordinasi ketua lembaga tinggi negara yang seperti forum arisan itu tidak berhak mengeluarkan Perpu”, kata Jimly dalam wawancara dengan TVone, Minggu (6/10) petang.

Jimly menjelaskan bahwa sesuai konstitusi, presiden memang memiliki kewenangan mengeluarkan Perpu. Tapi saat ini tidak ada yang mendesak untuk dikeluarkannya Perpu. Menurut Jimly, dalam catatannya, Presiden SBY sudah 16 kali mengeluarkan Perpu. Itu mengesankan bahwa dalam pemerintahannya terlalu banyak keadaan darurat.

“Dalam konteks MK saat ini tidak ada yang mendesak. Rekruitmen masih lima tahun lagi. Untuk perbaikan kita bisa merubah Undang-Undang tapi tidak perlu buru-buru”, lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Jimly juga menyoroti keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembuatan Perpu. Menurutnya, itu tindakan inkonstitusional karena Komisi Yudisial tidak boleh terlibat dalam pembuatan keputusan politik.

Yang mendesak untuk dilakukan saat ini menurut Jimly adalah pemisahan antara kasus yang menimpa pribadi ketua MK dengan institusi MK.

“Kita semua memang marah, tapi yang perlu kita lakukan adalah penyelamatan MK. Harus dipisahkan antara kasus pidana ketua MK dengan institusi MK. jadi, kalau dulu ada istilah save KPK, sekarang kita harus melakukan Save MK”, tegas Jimly. (S2)