GMKI Desak 8 Hakim MK Undurkan Diri

Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PPGMKI) mendesak delapan hakim konstitusi agar mengundurkan diri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

“Pengunduran diri ini termasuk bentuk pertanggungjawaban moral mereka,” kata Ketua Umum PPGMKI Supriadi Narno melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (6/10).

Supriadi menilai pasalnya dalam memutus beberapa sengketa pilkada, tidak hanya berdasarkan keputusan Ketua MK.

“Secara moral, hakim konstitusi harus menyadari pengunduran diri itu walaupun sedikit, akan mengembalikan kepercayaan publik, terhadap lembaga peradilan penjaga konstitusi tersebut,” katanya.

Dia juga meminta lembaga peradilan agar tidak terafiliasi dengan partai politik karena berpotensi adanya kepentingan-kepentingan.

“Karena bagaimanapun mantan politisi akan tersandra kepentingan masa lalunya, baik itu ideologis, ‘mindset’ (pola pikir) maupun uang,” katanya.

Untuk itu, menurut dia, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan mulai dari Komisi Yudisial agar hakim yang terpilih benar profesional, berintegritas dan mempunyai kapasitas spiritual yang baik.

Supriadi juga mendesak lembaga negara untuk memberi keteladanan yang baik bagi generasi muda.

Namun, dia juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkerja secara profesional memberantas korupsi dan menyarankan agar menuntaskan kasus-kasus besar lainnya seperti kasus Bank Century dan Hambalang.

Pernyataan tersebut menyusul ditetapkannya Mantan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka penerima suap senilai Rp3 miliar dari Politisi Partai Golkar Chairun Nisa dan Pengusaha Cornelius atas sengketa pilkada, di antaranya, pilkada Lebak, Banten dan pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Selain menyita uang tersebut, KPK juga menemukan barang bukti yang diduga narkoba di ruang kerja ketua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu.