Golkar Tuding SBY Adu Domba Lembaga Tinggi Negara

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) soal mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi bukan jalan terbaik untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bukan cara-cara dengan Perpu karena tidak ada yang mendesak. Syarat dan wacana Perpu itu tidak baik. Artinya dengan mengumpulkan pimpinan lembaga-lembaga negara ada upaya adu domba dengan pimpinan lembaga tinggi MK. MK kan tidak diundang. Ini suatu contoh politik yang tifdak baik,” kata Bambang di komplek gedung DPR RI, senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Bamsoet — panggilan akrab Banbang Soesatyo, MK mestinya diundang dalam pertemuan beberapa hari lalu jika memang Presiden punya inisiatif untuk memperbaiki citra dan menyelamatkan MK.

Perpu itu bukan untuk menolong MK. Ketua MK (Akil Muchtar) tetap disidang di KPK, kemudian mekanisme memilih ketua MK yang baru. tapi MK tidak diundang. Jadi ini ada upaya-upaya mengadu domba antar pimpinan lembaga negara. Mestinya kalau Presiden ingin menyelesaikan masalah ini, MK diundang,” katanya.

Bamsoet mencotohkan apa yang dilakukan SBY dengan cara mengumpulkan pimpinan lembaga tinggi negara dengan apa yang pernah dilakukan oleh mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Saat Antasari mengumpulkan pimpinan tinggi lembaga negara, kata Bamsoet, ada juga Perpu yang dikeluarkan sehingga kemudian kasus dugaan korupsi Bank Century meledak ke permukaan.

“Jadi (kasus Perpu sekarang) ini cikal bakal intervensi dari pemerintah yang perlu diwaspadai dengan pengumpulan pejabat tinggi lembaga negara yang kemudian memakai dukungan (pimpinan pejabat lembaga tinggi negara) ini untuk menghantam MK,” kata Bamsoet yang juga politisi dari Fraksi Partai¬†Golkar ini. (MARD)