Pemprov Sumsel Konsen Berikan Perlindungan Anak

Foto: Sayangi.com/Ardhy

Palembang, Sayangi.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dengan Fraksi Partai Golkar mengenai perlunya semua pihak yang terkait agar benar-benar berkonsentrasi secara penuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan fraksi-fraksi DPRD provinsi setempat mengenai rancangan peraturan daerah tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban perdagangan orang di provinsi tersebut di Palembang, Senin (7/10)

Menurut dia, langkah konkret yang dilakukan dalam pencegahan perdagangan anak antara lain dengan membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang, serta melakukan pemberdayaan dan penyadaran masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, penyuluhan tentang nilai-nilai moral dan keagamaan.

Ia mengatakan, penanganan korban perdagangan orang dilakukan antara lain melalui pendampingan pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda, menyediakan tempat tinggal yang layak pada unit trauma centre, memulangkan korban ke daerah asal dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Secara konkret rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dilakukan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kemudian Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Perempuan adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sedangkan gugus tugas merupakan lembaga/wadah koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban perdagangan orang sehingga keduanya tidak akan terjadi “overlapping” tupoksi, ujarnya.

Ia menuturkan, pada dasarnya perda hanya memuat norma atau aturan yang bersifat umum, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis diatur dengan peraturan gubernur.

Mengenai jumlah kasus perdagangan orang atau trafficking dalam tiga tahun terakhir, ia mengatakan, berdasarkan data Women Crisis Centre (WCC) Sumsel pada 2011 sebanyak 19 kasus, tahun 2012 tercatat 19 kasus dan tahun 2013 sebanyak lima kasus.

Ia berharap, dengan diterbitkannya perda ini dapat meminimalisir jumlah korban trafficking dan akan mendapatkan data konkret. (ANT)