Kapitalisme Hanya Menimbulkan Keserakahan

Jakarta, Sayangi.com – Situasi kelembagaan tinggi negara yang saat ini kacau balau perlu dicarikan jalan keluarnya agar kita bisa menghadapi situasi global, kalau tidak maka Indonesia akan terus dikuasai oleh pasar bebas (kapitalisme). Kapitalisme menyebabkan ketimpangan ekonomi dan keserakahan.

Demikian kesimpulan diskusi yang diselenggarakan oleh PP Komnas Indonesia bertajuk “Peran Mahasiswa dalam Menciptakan Stabilitas Ekonomi, Politik, Kemananan dan Pertahanan Nasional dalam Era Globalisasi” di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (7/10). PP Komnas Indonesia adalah lembaga pimpinan¬† Suhardi Mansyur yang aktif melakukan kajian politik ekonomi untuk kemandirian bangsa. Dalam diskusi hari ini, hadir sebagai narasumber mantan panglima TNI Djoko Santoso, Mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, Ketum Perhimpunan Gerakan Keadilan Bursah Zarnubi, dan Pendiri Petisi 50 Chris Siner Keytimu. Acara diskusi dimoderatori oleh Moh Arbayanto.

Joko Santoso menyoroti pentingnya rekonsiliasi nasioanal yang harus dilakukan bangsa ini. Menurutnya, seluruh komponen bangsa mesti duduk bersama dan menghindari sikap saling menyalahkan. Hal ini penting dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih besar.

“Tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara raksasa”, kata Djoko.

Lebih lanjut Djoko menyebut bahwa untuk menuju negera raksasa, tantangan yang harus dilalui Indonesia tidak ringan. Dengan hutang luar negeri yang saat ini berjumlah 2.170 triliun rupiah, Indonesia harus bangkit menghadapi pasar bebas (liberalisme). Diakui Djoko bahwa dalam konteks global, saat ini sedang terjadi pertarungan ideologi. Indonesia punya ideologi kuat, yaitu Pancasila yang jika dilaksanakan dengan benar akan mampu membendung derasnya serangan pasar bebas (kapitalisme).

“Kapitalisme hanya melahirkan keserakahan ekonomi. Kalau diterapkan maka kemiskinan akan merajalela dan terus menyuburkan kesenjangan sosial”, Kata Djoko.

Karena itu, lanjut Djoko, faktor pemimpin menjadi penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara raksasa. “Pemimpin yang tidak bisa mengurusi soal bangsa tidak perlu jadi pemimpin”, tegas Joko.

Sementara itu, Mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung menyampaikan beberapa perubahan fundamental yang telah dilakukan bangsa Indonesia. Menurut Akbar, sejak krisis multidimensional 1998 Indonesia berhasil melakukan perubahan seperti pembatasan masa jabata presiden dua periode dan amandemen UUD 1945. Dalam hal perjalanan demokrasi di Indonesia, Akbar menyoroti beberapa hal yang tidak sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara dan berpotensi membahayakan bangsa.

“Dari perspektif demokrasi, money politic atau politik transaksional membahayakan masa depan demokrasi Indonesia”, kata Akbar.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Bursah Zarnubi menekankan pentingnya bangsa Indonesia kembali kepada kearifan lokal yang menjadi khazanah budaya bangsa seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Menurut Bursah, perlu ada kontra teori terhadap sistem kapitalisme yang sekarang menggerogoti dunia.

“Kalau praktik sistem ekonomi kapitalisme dominan di Indonesia, yang salah adalah kita sendiri sebagai bangsa, karena kita lalai menerapkan ekonomi pancasila yang seharusnya menjadi ruh dalam mewujudkan kemakmuran rakyat”, kata Bursah

Sejalan dengan Akbar dan Bursah, pendiri petisi 50 Chris Siner Keytimu menyarankan agar bangsa ini segera mengambil sikap terhadap kuatnya cengkaman kapitalisme. Menurutnya, untuk mewujudkan keadilan sosial tidak semua hal harus diserahkan ke mekanisme pasar.

“Nanti yang besar semakin besar dan pemerataan ekomoni akan semakin sulit direalisasikan” kata mantan Ketum PMKRI tersebut. (S2)