Yusril: Majelis Kehormatan MK Bisa Kacaukan KPK dan BNN

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik sidang Majelis Kehormatan MK. Sidang yang memeriksa banyak saksi terkait pelanggaran etik yang dilakukan mantan Ketua MK Akil Mochtar itu dinilai Yusril, hanya mengacaukan pendalaman yang kini tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Hemat saya, pemeriksaan pelanggaran etik sudah tidak perlu lagi dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Sebab masalah terkait hakim dan Ketua MK Akil Mochtar sudah ditangani aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dan BNN,” kata Yusril dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi swasta, Senin (7/10/2013) malam.

“Pemeriksaan etik ini malah bisa mengganggu proses penyidikan yang dilakukan KPK dan BNN.”

Sidang Majelis Kehormatan ini kata Yusril dilakukan secara terbuka. Sementara penyidikan KPK dan BNN bersifat tertutup sesuai hukum acara pidana. Yusril pun mempertanyakan, apa jadinya kalau saksi-saksi yang hanya terbatas diperiksa Majelis Kehormatan, hasilnya beda dengan penyidikan yang dilakukan KPK dan BNN.

“Rakyat bisa tambah bingung dan ini bisa merusak kredebilitas Majelis Kehormatan MK,” jelas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Menurut Yusril, rakyat awam susah untuk membedakan pemeriksaan etik dengan pemeriksaan hukum. Sebab meski kedua berkaitan, namun satu sama lain sulit dipisahkan.

“Karena itu saya berpendapat, kalau aparat penegak hukum telah menyidik hakim MK, maka sebaiknya Majelis Kehormatan tidak perlu lagi lakukan pemeriksaan. Sebab, kalau terjadi pelanggaran etik, belum tentu terjadi pelanggaran hukum. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum pidana, sudah pasti ada pelanggaran etik,” ungkap Yusril, menandaskan.

Lagi pula kata dia, karena mantan Ketua MK Akil Mochtar saat ini sudah menjadi tersangka, berdasarkan UU MK, Akil praktis diberhentikan sementara. Sedangkan putusan Majelis Kehormatan, kalau terbukti ada pelanggaran etik, hanya merekomendasikan agar Akil diberhentikan.

“Jadi untuk apa ada sidang etik? Acara pemeriksaan saksi pelanggaran etik ini tampak tidak substansial, benar-benar bisa membingungkan masyarakat,” sesal Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini.