Ketua MPR: Rakyat Belum Siap Demokrasi Hingar-Bingar

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Sayangi.com – Drs. Sidarto Danusubroto ditunjuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Juli 2013, menggantikan Ketua MPR sebelumnya, Taufiq Kiemas yang wafat karena sakit. Sejak itu, mantan ajudan Presiden Soekarno (1967-1968), Kadispen Polri (1975-1976), dan Kapolda Jawa Barat (1988-1991) ini terlibat dalam pelbagai urusan kenegaraan di level pimpinan lembaga tinggi negara. Menjelang acara diskusi publik di sekretariat Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Jumat (18/10), tim Sayangi.com (pewawancara Muhammad Sulhi, kameramen Riza Helmi, dan fotografer Chapunk) berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Sidarto. Berikut petikannya:   

Kabarnya, ada forum khusus diantara para pimpinan lembaga tinggi negara, untuk bertemu dan membahas permasalahan negara. Seperti apa bentuknya dan serutin apa diadakan?

Dulu ceritanya begitu. Katanya, zaman Pak TK (Taufiq Kiemas, Red) pertemuannya teratur. Tapi di zaman saya baru sekali itu berkumpul, saat ada masalah (Akil Mochtar) di Mahkamah Konstitusi (catatan: pertemuan yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai ‘arisan’, dan Sidarto menjawab, “Biarlah mau dibilang apa”, Red). Setelah itu belum ada ketemuan lagi. Karena kita ‘kan bawa gerbong sendiri-sendiri. Kita enggak bisa bilang DPR itu sekarang begini dan harus begini, atau MK itu begini dan harus begini.

Apa sebenarnya peran seorang Ketua MPR menurut Anda?

Di luar negeri, Ketua Parlemen itu disebut speaker, bukan chairman. Ia menjadi juru bicara yang tugasnya menyampaikan keputusan gerbongnya (lembaga yang dipimpinnya, Red). Jadi, enggak bisa bilang, “Saya bicara sebagai Ketua”, tapi “Berdasarkan hasil pembicaraan di gerbong saya, maka ….”

Sering bertemu dengan ketua lembaga tinggi negara yang lain?

Ya sering, tapi sebatas di acara-acara seremonial. Misalnya di acara Idul Adha, Nuzulul Quran.

Adakah perubahan suasana dalam komunikasi antarpimpinan lembaga tinggi negara setelah kasus yang menimpa Mahkamah Konstitusi?

Ya, kita kaget saja, Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga hukum yang terhormat dan sangat powerful. Bahkan itu ‘kan seperti mahkamah (yang langsung berada) di bawah malaikat, Parpol saja bisa dibubarkan. Dan sebetulnya, jika mengacu pada UU Dasar, mereka tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa Pilkada, kalau Pemilu ya. Tapi entah mengapa, setelah digoreng-goreng, akhirnya Pilkada juga masuk.

Sikap MPR sendiri?

Nah, mulai nanti sore (Jumat 18/10/2013), saya akan membuka semacam hearing antara Pimpinan MPR dan fraksi-fraksi, selama 3 hari penuh di Hotel Sultan. Kira-kita acara itu akan diikuti oleh 30 orang dari unsur Pimpinan, semua fraksi yang mewakili seluruh partai, termasuk DPD. Kita akan melakukan kajian mengenai banyak masalah bangsa ini dan bagaimana ke depannya. Terutama masalah-masalah yang memprihatinkan.

Termasuk soal Perpu (Penyelamatan MK)?

Soal Perpu, semangatnya begini. Ada masalah di MK, dan Presiden menyatakan bahwa kita harus selamatkan lembaga yang sangat terhormat ini. Spiritnya adalah bagaimana menyelamatkan MK, soal bentuk Perpunya seperti apa, itu wewenang Presiden. Nanti kita akan ikut bahas ini juga. Yang kita tangkap semangatnya. Seperti kata Bung Karno, “Kita tangkap apinya, jangan abunya”. Ini maksudnya penyelamatan. Makanya waktu itu (pertemuan Presiden dengan pimpinan lembaga tinggi negara, Red), kita sambut dengan positif niat tersebut.

Apa yang bisa dilakukan MPR untuk memperkuat mekanisme dan kontrol terhadap eksekutif?

Memang ada pandangan, posisi MPR sekarang perlu ada penguatan. Sekarang memang MPR tidak sekuat dulu lagi, karena bukan lagi lembaga tertinggi negara. Yang seolah dulu begitu superior. Tapi soal-soal seperti GBHN (yang harus ada setiap tahun, substansinya dibicarakan di MPR sebagai perwujudan keinginan rakyat) itu yang sebenarnya kita perlukan. Kalau sekarang ‘kan, setiap ada agenda Pemerintah, masyarakat selalu mengait-ngaitkannya dengan agenda Parpol atau partai yang sedang berkuasa. Jadi agenda parpol yang dijual.

Soal akuntabilitas MPR?

Ya, soal akuntabilitas lembaga negara juga (perlu dibicarakan lagi, Red). Perlu ada setahun sekali sidang MPR untuk mendengarkan apa yang dikerjakan oleh lembaga tinggi negara. Rakyat perlu mendengar MK itu begini, DPR itu begini, MPR itu melakukan ini. Lalu mengenai 4 Pilar, kita seolah ada kevakuman ideologi, kevakuman jati diri bangsa. Dulu ada BP7, (lembaga seperti itu) kita bisa hidupkan lagi, tapi bukan sebagai badan yang mendoktrin. Kita jadikan Pancasila betul-betul sebagai living ideology. Bukan Pancasila yang hanya dihafal sebagai doktrin.

Bisa dicontohkan seperti apa?

Misalnya, sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” harus living. Apakah betul pupuk untuk petani dan solar untuk nelayan sudah sampai ke tangan yang membutuhkan, dan terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Omong kosong kalau kita bicara soal keadilan sosial, tapi urusan-urusan itu ternyata dikuasai oleh kartel, kartel yang isinya hanya 6 orang saja. Suplai dan demand gula misalnya, hanya diatur oleh beberapa orang saja. Saya tahu siapa orangnya. Tapi saya enggak mau omong di sini.

Jadi, masih banyak yang harus dikerjakan ke depan?

Harus ada kajian kembali mengenai sistem ketatanegaraan ke depan. Mengenai distribusi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Juga antara Pusat dan Daerah. Masalahnya, tidak ada yang bisa mengerem hingar-bingar demokrasi di negara ini. Seperti tuno isi, bangsa ini belum siap dengan demokrasi yang hingar-bingar. Dalam Pilkada misalnya, menang atau kalah tetap dikerjai MK. Menang aja dikerjain, apalagi kalah. Akil itu, wah luar biasa dia …. (MSR)

[iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/BtsMBetyiIM” frameborder=”0″ allowfullscreen ]