Polisi Sita Mobil Mewah Hasil Penggelapan di Bank Syariah

Foto :Sayangi.com/Pieter Asnawi

Jakarta, Sayangi.com – Sejumlah kendaraan mewah hasil sitaan kasus penggelapan dana Bank Syariah Mandiri (BSM) Bogor terparkir di halaman gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta.

Lima kendaraan di antaranya Toyota Fortuner bernomor polisi F-1030-DO, Honda Freed putih bernomor polisi F-630-CW, Honda CRV bernomor polisi F-1299-L dan Honda Jazz bernomor polisi F-39-A terparkir di halaman depan Bareskrim Polri, Jakarta.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya belum merinci semua barang bukti dari kasus penggelapan dana di Bank Syariah Mandiri Bogor itu.

Selang beberapa waktu, masuk empat mobil mewah lainnya ke halaman gedung Bareskrim, yakni Toyota Alphard bernomor polisi B-1650-RL, Hummer H3 bernomor polisi B-741-FKD, diikuti mobil dua mobil Mercedes Benz E 300 bernomor polisi B-741-NDH dan Mercedes Benz SLK 300 bernomor polisi B-1-ADG.

Satu unit motor gede Honda Gold Wings F6B hitam tanpa pelat nomor juga ikut masuk dalam rombongan kendaraan mewah yang datang sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara Toyota Altis F-1649-DK juga terparkir di depan gedung Bareskrim Polri.

“Seperti yang dilihat, ada beberapa kendaraan, tapi nanti akan ada sejumlah barang bukti lainnya,” ucap Ronny.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil mengungkap kasus penggelapan dana senilai Rp102 miliar di Bank Syariah Mandiri Bogor.

“Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka, yakni Kepala Cabang Utama BSM Bogor M. Agus (MA), Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Haerul Hermawan (HH) dan ‘Account Officer’ BSM Bogor John Lopulisa (JL),” ujarnya.

Modus yang digunakan, lanjut Irjen Ronny, adalah dengan memberikan fasilitas kredit pembiayaan fiktif ke 197 nasabah senilai Rp102 miliar. Dengan potensi kerugian perseroan sekitar Rp59 miliar.

Ketiga tersangka dipersangkakan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 Ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (MD/Ant)