Mogok Nasional Buruh Akan Berdampak ke Bandara dan Pelabuhan

Foto : Sayangi.com/Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan mogok nasional yang direncanakan akhir Oktober 2013 akan berdampak pada pelabuhan, bandara dan pusat-pusat industri serta produksi.

“Ada potensi pelabuhan, pusat-pusat industri dan produksi, serta bandara akan terkena dampak mogok nasional,” kata Said di Jakarta, Rabu.

Dia memastikan mogok nasional pada 31 Oktober hingga 1 November 2013 akan diikuti tiga juta buruh di 20 Provinsi dan 150 Kabupaten/Kota Prakondisi pemogokan nasional akan dilakukan 28-30 Oktober 2013 di masing-masing daerah. Mogok nasional dan prakondisinya dilakukan secara tertib dan damai serta tidak anarkis.

Sejumlah daerah yang akan bergerak mogok nasional pada 31 Oktober-1 November 2013 adalah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara.

Serta Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, NTB dan menyusul Riau, Kalimantan Barat serta Maluku.

Dia menjelaskan lokasi aksi adalah dikawasan industri seperti Kawasan Industri pulogadung, Sunter, KBN cakung, Tanjung Priok yang diperkirakan akan diikuti 300 ribu buruh.

Di Bekasi akan diikuti 500 ribu buruh meliputi kawasan Delta Silicon, Ejip Cikarang,Tambun-Karawang, lippo MN. 2100 Cibitung. Dan 11 kawansan industri Karawang, Purwakarta, Subang.

Said memastikan tidak ada muatan politis dalam mogok nasional dan tidak ada buruh yang ditunggangi oleh siapapun sebab serikat buruh murni berjuang untuk kesejahteraan buruh.

Mogok nasional menuntut enaikan upah minimum 2014 adalah 50 persen secara rata-rata nasional dan Rp3,7 juta untuk DKI Jakarta.

Selain itu buruh juga menuntut jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, menghapus outsourcing termasuk di BUMN, segera sahkan RUU PRT dan cabut Inpres no 9 tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum.