Yusril Beberkan Peran Lembaga Survei dalam Kecurangan Pemilu

Foto: sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membeberkan peran lembaga survei dalam kecurangan pemilu. Hal itu disampaikannya menanggapi komentar banyak pihak yang meragukan validitas sebuah hasil survei yang dipublikasikan lembaga konsultan politik.

Menurut Yusril, lembaga-lembaga survei yang saat ini menjamur di Indonesia bukanlah lembaga yang murni akademis, tetapi lembaga profesial yang komersial. Yusril tidak memungkiri bahwa dalam bekerja, lembaga-lembaga survei itu menggunakan metode-metode akademis. Namun aspek komersialnya tidak dapat diabaikan.

“Partai politik atau politisi yang akan berkompetisi, sudah lazim meminta lembaga survei melakukan kegiatannya. Tujuannya bukan semata-mata untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya, tetapi juga untuk membentuk opini publik. Tidak jarang suatu lembaga survei sudah menandatangani kontrak dengan partai politik atau politisi untuk jangka waktu tertentu. Besarnya nilai kontrak tentu sesuai kemampuan partai atau politisi yang bersangkutan. Makin besar uang, makin canggih lembaga surveinya,” ungkap mantan Mensesneg itu dalam rilis yang diterima redaksi sayangi.com, Rabu (23/10).

‪Biasanya, lanjut Yusril,  laporan hasil riset ada 2 macam. Satu yang benar, hanya untuk kepentingan internal; dan yang tidak benar, untuk kepentingan publik. Hasil survei yang tidak benar dan disulap itulah yang dijadikan konsumsi untuk memengaruhi opini publik.

Hasil survei yang disulap itu dipublikasikan secara luas melalui jaringan media sehingga menjadi kontroversi. Hasil survei yang disulap itu bisa dijadikan sebagai bagian dari upaya kecurangan pemilu secara sistemik. Melalui pengumuman hasil survei yang meluas itu, pelan-pelan opini publik akan terbentuk, mana partai atau tokoh yang unggul, mana yang memble.

Kalau opini sudah terbentuk, langkah selanjutnya merekayasa perolehan suara agar pas seperti hasil survey. Yusril menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merekayasa perolehan suara. Langkah pertama dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Makin kacau dan tidak akurat DPT, rekayasa akan makin mudah. Surat suara yang berlebih, bisa dicoblos sendiri untuk menangkan suatu parpol.

“Berbagai trik untuk mengatur perolehan suara dilakukan sejak dari tingkatan TPS (lokasi), PPS (Desa/Kelurahan), PPK (Kecamatan) sampai Kabupaten/kota. Luasnya wilayah negara kita membuat pengawasan penghitungan suara menjadi sangat sulit dan rumit. Ada potensi untuk curang disini,” lanjut Yusril

Tiap kali Pemilu, lanjut Yusril, Teknologi Infoemasi (IT) Komisi Pemilihan Umum selalu ngadat, pengumpulan suara lamban dan membosankan. Keadaan ini terang Yusril akan membuat orang lelah, apatis dan akhirnya putus asa serta tidak perduli lagi. Dalam keadaan seperti itu, praktik jual beli suara, transaksi pemindahan suara dari 1 parpol ke parpol lain terjadi dengan mudahnya.

Siapa yang dapat melakukan kecurangan seperti ini? Menurut Yusril, yang dapat melakukan kecurangan sistemik seperti itu hanya mereka yang kuat secara politik, birokrasi dan finansial. Akhirnya Pemilu ditentukan oleh transaksi uang dan kekuasaan. Suara rakyat dipermainkan dan dimanipulasi. Kedaulatan rakyat hanyalah mimpi.

“Akhirnya, hasil akhir pemilu persis seperti hasil survei yang sebelumnya sudah dicekokkan kepada public. Rakyat pun akhirnya dapat menerima urutan pemenang pemilu, toh sudah cocok dengan hasil survei jauh hari sebelum pemilu yang sudah ada di otak mereka. Kalau demikian, maka bukan lembaga survei itu yang canggih bisa memprediksi hasil Pemilu. Tapi sebaliknya, hasil pemilu yang direkayasa secara sistemik agar hasilnya sesuai dengan hasil survei,” tutup Yusril (S2)