PKL Banda Aceh Digusur Seperti Penjahat Kelas Kakap

Ilustrasi foto: pemerintah.atjehpost.com

Banda Aceh, Sayangi.com – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jln Tgk Chik Pante Kulu, Banda Aceh, Rabu (23/10/2013). Penggusuran dimulai sejak pukul 06.00 WIB sebelum pedagang berjualan. Akibatnya, ada barang pedagang yang terangkut oleh petugas Satpol PP Pemko Banda Aceh karena belum ada pedagang saat penggusuran berlangsung.

Penggusuran sekitar 700 PKL di jalan tersebut melibatkan pihak Satpol PP, Kepolisian dan juga TNI dengan dilengkapi senjata laras panjang yang lengkap.

Salah seorang PKL, Musafir (43) menyebutkan penggusuran dilakukan secara diam-diam. Pedagang tidak mengetahuinya, sehingga banyak barang yang tidak sempat diambil.

“Tadi itu, pukul 06.00 WIB dibongkar secara diam-diam oleh Satpol PP Pemko Banda Aceh,” kata Musafir di lokasi penggusuran. Musafir sehari-hari berjualan buah salak di kaki lima dengan hanya bermodalkan Rp 700 ribu.

Padahal, kata Musafir, selama ini selama berdagang, mereka diminta untuk membayar pajak. “Kita diambil pajak setiap bulan sebesar Rp 300 ribu,” tambahnya.

Di lokasi yang sama, Usman Syafi’i salah seorang pedagang asesoris mengatakan, digusur oleh Pemko Banda Aceh tanpa diberikan solusi yang meringankan PKL. “Tidak ada solusi yang kongkrit diberikan oleh Pemko,” jelas Usman.

Usman memang tidak menampik Pemko ada memberikan lapak di dalam gedung baru Pasar Aceh, akan tetapi pedagang yang bermodal kecil tidak mampu membayar sewa yang mahal dan mesti dibayar didepan. “Mana sanggup kami bayar lapak di Pasar Aceh itu sampe sebesar Rp 11 juta/tahun, sedangkan kami pedagang bermodal kecil,” tambahnya.

Hal ini juga ikut dibenarkan oleh ketua Pedagang Kaki Lima Banda Aceh, Muzakir Reza Fahlevi bahwa penggusuran yang dilakukan seperti sedang mengejar penjahat kelas kakap. “Pemko itu menggusur kami itu seperti sedang mengejar penjahat besar, masak harus dikerahkan pasukan bersenjata seperti itu,” kata Muzakir.

Muzakir menambahkan, penggusuran yang dilakukan oleh Pemko tidak dilakukan secara musyawarah. Akan tetapi digusur secara diam-diam. Meskipun ada pemberitahuan hanya sekali pada tanggal 17 September 2013. “Hanya sekali disurati, setelah itu tidak pernah diberitau kembali, mestinya diajak musyawarah,” tukas Muzakir.

Muzakir juga mengakui Pemko tidak memberikan solusi pedagang harus berjualan dimana. “Kalaupun diberi lokasi, itu jauh dari produk yang bisa mereka jual, selain itu lapak jualan di Pasar Aceh itu tidak mampu dibayar oleh pedagang,” tutupnya (VAL)