Kejati Aceh Gugat Tunjangan DPR se-Aceh Secara Perdata

Ilustrasi foto: kejati-aceh.go.id

Banda Aceh, Sayangi.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mulai mengusut dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) DPR Aceh periode 2004-2009. Kejati menggugat secara perdata agar anggota DPR seluruh provinsi Aceh yang menerima dana tersebut dapat mengembalikannya pada pada kas negara.

“Ini kita tindaklanjuti guna menyelamatkan kekayaan negara yang telah salah guna,” kata Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah, Rabu (23/10/2013) di ruang kerjanya.

Ditegaskan oleh Amir, saat ini, pihaknya telah memerintahkan seluruh Kejari di kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Derah agar menarik kembali dana TKI tersebut.

“Secara akumuluasi, ada 28,7 miliar uang negara, bila nanti sudah dikembalikan oleh anggota dewan seluruh Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Amir.

Dijelaskan juga oleh Amir, terkait pengembalian dana TKI tersebut, pihaknya sudah mendapat dukungan dari Jaksa Agung. “Kita sudah mendapat dukungan penuh dari Jaksa Agung,” jelas Amir.

Akan tetapi, lanjut Amir, bila ada anggota dewan menolak nantinya membayar kembali dana TKI tersebut. Maka Kejati akan mempidanakan anggota dewan tersebut. “Kalau tidak dibayar, akan kita pidanakan,” tukasnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh anggota dewan yang masih belum mengembalikan dana TKI untuk segera dikembalikan. “Kita minta pro aktif lah untuk mengembalikan uang negara itu,” tambahnya. (VAL)