Republik Klarifikasi

Foto : arifkoes.wordpress.com

Sayangi.com – Tudingan dan bantahan. Itulah yang terjadi dalam jagad publik selama lima tahun terakhir ini. Tentu saja publik masih ingat, bagaimana Nazaruddin sebelum kabur ke luar negeri dengan didampingi anggota DPR-RI sefraksinya berbicara lantang,” Fakta hukum tidak bisa katanya-katanya.” Tapi ternyata kini Nazaruddin berstatus terpidana korupsi.

Sejak itu urusan publik di pusat pemerintahan seolah tersita oleh urusan tuding dan bantah. Topik dan tokohnya datang silih berganti. Dari dugaan kriminalisasi KPK, korupsi sejumlah proyek, hingga tokoh-tokoh misterius yang diungkap sejumlah terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang langsung menyentuh kewibawaan orang nomer satu di Republik ini.

Tudingan dan bantahan tentu saja mengganggu kinerja pemerintahan. Padahal tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini ke depan tidak bisa dipandang sebelah mata. Secara global bayang-bayang krisis ekonomi masih menjadi ancaman serius. Anjloknya kurs rupiah, melebarnya defisit perdagangan, membengkaknya utang luar negeri, cadangan devisa yang terancam kering, tentu saja tidak bisa dihadapi dengan tudingan dan bantahan. Belum lagi menyangkut isu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan defisit pasokan listrik yang membuat pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Indonesia.

Padahal, sebagai negeri yang kaya sumber daya alam, penghasil CPO terbesar di dunia dengan potensi pertambangan dan kelautan yang luar biasa besar, dan lebih penting lagi memiliki penduduk terbesar ke-lima di dunia, mestinya ada yang hal yang lebih penting untuk dikerjakan ketimbang menjawab tudingan. Mestinya ada gagasan besar (Grand Naration) yang diturunkan dalam platform dan strategi pencapaian yang menggerakkan segenap potensi untuk mewujudkannya sebagai bangsa besar, bukan justru larut untuk melakukan klarifikasi dari hari ke hari.

Memang, demokrasi yang kita bangun dengan segala ekses yang kita rasakan belakangan ini baru berjalan sekitar satu dekade. Masih terlalu muda bila dibandingkan tradisi demokrasi di Eropa Barat dan daratan Amerika. Artinya, sistem demokrasi tanpa aktor berjiwa demokrat masih sangat kita rasakan di setiap event penyelenggaraan Pilkada, Pemilu Legislatif bahkan pemilihan Presiden. Pertarungan perebutan jabatan publik tidak segera usai bersamaan dipilihnya seorang Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden. Kompetisi terus berlangsung hingga jagad publik terus dikuasai oleh tudingan dan bantahan.

Ke depan, pendewasaan dalam berdemokrasi mestinya menjadi kunci setiap elite politik yang hendak bertarung di 2014 nanti. Begitu kompetisi kepemimpinan selesai, kecintaan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia lebih diutamakan. Tidak seperti di Amerika Serikat belakangan ini, ketika sejumlah senator Partai Republik mengutamakan kebenciannya terhadap Obama ketimbang kecintaannya kepada bangsa Amerika sehingga terjadi shutdown pemerintahan yang berlangsung hingga berminggu-minggu.

Memang, tak ada asap bila tak ada api. Oleh karenanya legitimasi politik sekaligus legitimasi moral kepemimpinan memegang peran penting agar Indonesia tumbuh menjadi negara besar. Legitimasi politik yang dapat diukur tingkat elektabilitasnya lewat berbagai lembaga survey tidak akan efektif tanpa dibarengi
oleh legitimasi moral yang dapat diukur lewat rekam jejak hidupnya yang jauh dari kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak memiliki catatan buruk moral hazard dan lain sebagainya.

Siapapun orangnya, hemat kami, calon-calon pemimpin ke depan mesti memiliki legitimasi politik dan sekaligus legitimasi moral yang memadahi, di samping juga pendewasaan kita dalam berdemokrasi, sehingga siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di 2014 nanti tidak disibukkan oleh urusan bantah-membantah. Sebab kalau hal seperti itu yang terus terjadi, maka Republik Indonesia yang mestinya kita banggakan ini lambat laun tergerus menjadi Republik Klarifikasi.

Sudah pasti pula, Republik Klarifikasi tidak membawa manfaat apapun bagi bangsa ini.