Gus Ipul Khawatir, Mogok Buruh Bikin Jatim Lumpuh

Foto: Sayangi.com/Emil

Surabaya, Sayangi.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyoroti dampak rencana mogok nasional puluhan ribu buruh selama enam hari mulai 28 Oktober hingga 2 November 2013, karena dikhawatirkan berimbas pada perekonomian di provinsi paling timur Pulau Jawa itu.

“Kalau boleh mengimbau, kami harapkan tidak ada mogok nasional beberapa hari. Meski unjuk rasa merupakan hak buruh, tapi kalau ada cara lain kenapa tidak dilakukan. Apalagi materi yang disampaikan sama,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (26/10).

Menurut dia, tanpa turun ke jalan dan mogok kerja, pihaknya pasti tetap mendengarkan aspirasi buruh dan berusaha mewujudkannya. Jika bisa diputus di Jatim maka Gubernur Jatim Soekarwo sendiri yang akan memberikan kebijakan. Sedangkan jika harus diputus di Pemerintah Pusat, maka pihaknya akan memfasilitasi dan menyerahkan tuntutannya ke Jakarta.

Sampai saat ini, kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan elemen buruh serta pihak terkait untuk membahas rencana aksi Senin (28/11) itu. Kendati demikian, Pemprov Jatim tidak bisa melarang adanya demonstrasi dan akan mendengarkan aspirasi buruh.

Juru Bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wilayah Jatim, Jamaluddin menyatakan ratusan ribu buruh akan mendatangi sejumlah titik pemerintahan serta di beberapa titik pusat industri di kawasan ring I Jatim. Ia berharap buruh menghentikan produksi, sehingga melumpuhkan ekonomi Jatim sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Kawasan industri yang disasar yakni, kawasan SIER Surabaya, PIER Pasuruan, Kawasan Industri Gresik, dan Ngoro Mojokerto. Kami ingin menunjukkan bahwa komponen pekerja adalah komponen penting dalam perusahaan, sehingga nasibnya harus diperhatikan,” ucapnya, ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu.

Buruh menentang Instruksi Presiden tentang Upah Minimum yang memuat formula baru upah minimum dengan perhitungan berbasis tingkat inflasi. Untuk tahun 2014, batasan kenaikan upah minimum adalah sebesar inflasi dengan batas atas maksimal 10 persen di atas inflasi tahunan untuk industri besar, sedangkan untuk industri padat karya dan UKM maksimal 5 persen.

Di Jatim, lanjut dia, buruh menuntut peningkatan upah layak pada 2014 sekitar 50 persen menjadi minimal Rp 3 juta di wilayah ring I, dan Rp 2 juta ke atas untuk buruh di wilayah luar ring I. Selain menuntut kenaikan upah layak 50 persen, mereka juga menuntut penghapusan buruh alih daya, serta dijalankannya jaminan sosial untuk seluruh rakyat.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono mengungkapkan pihaknya menyiagakan 25.883 personel Polri dan TNI yang akan ditempatkan di beberapa titik yang disasar buruh. Seperti, di Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jatim, Gedung DPRD Jatim, Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan titik-titik lainnya.

Pihaknya mengaku telah menggelar rapat koordinasi pengamanan bersama Gubernur Jatim Soekarwo, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, serta perwakilan pemerintah provinsi, kota/kabupaten di Jawa Timur di Mapolrestabes Surabaya.

Sedangkan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta mengatakan pihaknya akan selalu berkoordinasi intensif dengan pihak-pihak lainnya, di antaranya Pemprov, Pemkot, Polda, maupun TNI.

“Kami siap mengamankan aksi dan berharap semua pihak dapat menjaga keamanan maupun ketertiban. Untuk pengamanan di luar aksi, seperti arus lalu lintas, nantinya melihat situasi dan kondisi apakah perlu ditutup total atau tidak. Di samping itu juga akan ada rekayasa lalu lintas demi kelancaran pengguna jalan,” tandasnya. (MSR/ANT)