Saatnya Hijrah, Demokrasi Elite ke Demokrasi Rakyat

Foto : Sayangi.com/Istimewa

Sayangi.com – Hijrah fisik dari Mekah ke Madinah, 1435 tahun Hijriyah yang lalu bukan semata gelombang pengungsian ke tempat yang lebih aman, melainkan juga hijrah perilaku yang semula jahiliyah menuju perilaku yang lebih memanusiakan umat. Oleh karenanya, peserta Hijrah dari Kota Mekah yang adalah pengikut Nabi Muhammad SAW memiliki tekad luar biasa untuk menciptakan tatanan hubungan antar manusia yang lebih adil dan oleh karena itu lahir Piagam Madina.

Tatanan sosial yang semula didominasi oleh para Kabilah dan Orang Kaya Mekah, atau istilah sekarang disebut elite, mulai ditinggalkan di Madinah. Manusia tidak lagi diukur berdasarkan pangkat dan kedudukannya, melainkan diukur oleh amal dan perbuatannya. Di tempat baru itu pula terjadi revolusi besar-besaran, dari ketertundukannya kepada berhala berganti tunduk kepada satu-satunya otoritas Tuhan Pencipta Semesta Alam dan adanya pertanggung-jawaban di hari akhir yang memungkinkan manusia berlomba-lomba berbuat kebaikan.

Hijrah itulah kilas balik kebangkitan masyarakat  yang berabad-abad tenggelam oleh tradisi jahiliyah yang tidak memanusiakan manusia ke arah terbangunnya sistem yang lebih memuliakan manusia. Hal itu dimungkinkan oleh Islam yang secara progresif-revolusioner cepat menyebar ke benua-benua lain, melahirkan sejumlah pemikir seperti Avecena, Averroes, dan masih banyak lagi hingga lahirnya Abad Pencerahan. Dalam semangat kemajuan itu mestinya pergantian Tahun Hijrah dirayakan, bukan dalam dimensi hedonis-kapitalistik sebagaimana perayaan tahun baru Masehi.

Terkait Hijrah pula, tahun 2014 nanti di sepenjuru pelosok tanah air menyiapkan hajat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang memungkinkan rakyat Indonesia memilih, tetap mempertahankan struktur ekonomi-politik yang melanggengkan dominasi elite atau berhijrah ke kesejatian politik yang lebih mengurus kepentingan publik. Dalam hal ini, tentu saja hati nurani yang mesti berbicara tentang siapa-siapa saja yang mesti dipilih dan siapa-siapa saja yang tidak pantas dipilih.

Dengan begitu, demokrasi bukan menjadi instrumen pelanggengan dominasi elite untuk mempertahankan statusnya sebagai warga negara terhormat, dan oleh karena itu muncul politik dinasti, melainkan menjadi sarana hijrah untuk mencari pemimpin-pemimpin yang lebih baik yang secara konstitusional diyakini mampu melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan mampu menempatkan diri sebagai bangsa berdaulat, duduk sama tinggi berdiri sama rendah dengan bangsa lain di dunia.

Sudah saatnya, di tahun 1435 Hijrah ini melalui proses demokrasi dimungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin besar yang tulus, mumpuni dan tidak hanya mengurus partai politik dan kelompoknya saja, melainkan benar-benar mau bekerja untuk Rakyat. Bukan pemimpin yang sejak awal niatnya hanya ingin mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri dan keluarganya.

Sejak tanggal 1 Hijrah ini, baiknya masyarakat mulai menimbang-nimbang calon pemimpin yang ada sekarang ini. Siapapun yang diyakini mampu membawa bangsa ini berhijrah dari demokrasi yang dibajak oleh segelintir elite ke arah demokrasi yang lebih berpijak kepada kepentingan Rakyat kebanyakan, tentu yang harus dipilih. Sebab pemimpin yang dapat dipercaya itu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, adalah waliluyah yang akan membawa perubahan-perubahan revolusioner tanpa harus turun ke jalan berhadapan pasukan bertameng dan bersenjatakan bedil.

Sebab, perubahan revolusioner seperti itulah yang sesungguhnya diinginkan masyarakat kebanyakan saat menumbangkan Orde Baru pada 21 Mei 1998. Bukan sekedar reformasi yang pada prakteknya justru merevitalisasi kepentingan status-quo elite politik yang korup dan menindas rakyat.