Gelar Adat Rusli Zaenal Copot Dengan Sendirinya

Foto : www.lamriau.org

Pekanbaru, Sayangi.com – Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) H Tenas Effendy mengatakan gelar adat Datuk Setia Amanah Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal sudah otomatis lepas sendiri dan tidak perlu dicabut.

“Hal ini sudah berulangkali saya jelaskan ke masyarakat bahwa gelar tersebut akan tanggal dengan sendirinya tanpa prosesi adat jika yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan gubernur,” ucap Tenas di Pekanbaru, Rabu (6/11).

Tanggapan itu disampaikannya terkait puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim berunjuk rasa menuntut agar LAMR mencabut gelar adat Datuk Setia Amanah Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal.

Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan dimulainya sidang Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Menurut Tenas, tuntutan pencabutan gelar adat bagi Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal itu lebih karena masyarakat tidak paham tentang pemberian dan pelekatan gelar itu bagi seseorang terbukti dengan berunjuk rasa.

“Untuk pemberian gelar serupa tentu ada mekanismenya, ketika seseorang atau putra daerah memegang jabatan sebagai gubernur atau sebagai bupati dan walikota, langsung gelar itu melekat,” katanya.

Akan tetapi, katanya ketika jabatan gubernur atau bupati itu berakhir maka otomatis jabatan tersebut berakhir dan tidak perlu dicabut.

Ia memandang, tuntutan pendemo tersebut sudah salah kaprah, yang sebaiknya persilahkan aparat penegak hukum memproses hukum yang Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal.

Sementara itu, sebelum adanya keputusan hukum yang tetap (inkrah, red) terhadap Rusli Zainal, masyarakat mestinya menggunakan azas praduga tidak bersalah.

“Biarkan proses hukum berjalan dengan baik, makin cepat proses hukum itu berlangsung tentunya akan makin lebih baik,” katanya.

KPK menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 pada dua pekara, masing-masing sebagai pemberi suap dan penerima suap.

Rusli Zainal juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Badan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) di Pelalawan dan Siak atas pengesahan Peratuan Daerah Nomor 06 tahun 2010. (MD/Ant)